DPMPTSP Jombang Teken MoU Mal Pelayanan Publik dengan Instansi Vertikal
TerasJatim.com, Jombang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang komitmen mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sebagai bentuk nyata, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah instansi vertikal, pada Selasa (19/03/2024) siang.
Dalam kegiatan yang dihadiri Pj Bupati Jombang, Sugiat, beserta pejabat lainnya itu, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh sejumlah instansi vertikal. Diantaranya, Kepala Kantor Pertanahan Jombang, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta Kementerian Agama (Kemenag) Jombang.
Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud mendukung dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jombang.
Pj Bupati Jombang menyampaikan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. ”Dengan adanya MPP, masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mengurus beragam dokumen dan layanan publik di satu tempat yang terpadu,” tuturnya.
Sesuai UU Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor: 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia dihimbau untuk menerapkan model ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan pada tahun 2024.
“Penandatanganan kerjasama ini merupakan rangkaian dari pembentukan MPP di Kabupaten Jombang. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala DPMPTSP tadi bahwa perencanaannya memang sudah sejak 2017 untuk membentuk Mal Pelayanan Publik, namun masih terkendala dengan bangunan fisik. Kalau secara aplikasi semua jenis pelayanan sudah terkoneksi dengan baik dengan seluruh OPD. Dan dukungan seluruh OPD sudah sangat luar biasa,” tutur Sugiat.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang, Wor Windari menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman bersama instansi vertikal merupakan tahapan pembentukan MPP. ”Ini adalah tahap terakhir. Setelah itu kami mengusulkan untuk launching MPP Jombang ke KemenPAN RB,” ungkapnya.
Menurutnya, sebelum dilaunching oleh KemenPAN RB, nantinya bakal dilakukan uji coba yang jadwalnya menunggu jadwal dari Kementerian. “Insyaallah akhir Maret ini mudah-mudahan sudah dapat dilakukan uji coba. Perbup juga sudah ada. Kita nantinya tinggal menunggu usulan launching dari Jakarta,” pungkasnya. (Abu/Red/TJ/Adv)
