Datangi Kantor Kecamatan Paciran, Komisi A DPRD Lamongan Sidak Distribusi Blangko e-KTP
TerasJatim.com, Lamongan – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kecamatan Paciran. Para wakil rakyat ini datang untuk meninjau langsung pelayanan administrasi kependudukan, khususnya distribusi blangko e-KTP.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan Dimyati Hamzah mengatakan, sidak ini merupakan bentuk perhatian serius legislatif untuk memastikan pelayanan publik agar dapat berjalan maksimal.
“Kami ingin memastikan ketersediaan blangko agar tidak menjadi hambatan berkepanjangan. DPRD akan mendalami kendala teknis di lapangan dan segera mencarikan solusi,” katanya, Rabu (30/04/2025).
Ia pun juga menjelaskan kendala keterlambatan distribusi blangko sudah disampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami tengah menyusun solusi atas kendala blangko, termasuk kemungkinan penguatan anggaran,” jelasnya.
Selain itu, pria yang juga politisi Partai Gerindra ini juga mendorong adanya inovasi pelayanan, seperti sistem jemput bola, agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
Senada, anggota Komisi A dari Fraksi PKB Suherman menambahkan, bahwa hasil sidak ini akan menjadi bahan dalam hearing lanjutan bersama instansi terkait. “Kami akan kawal perbaikan layanan ini agar lebih cepat dan efektif,” katanya.
Sementara, Camat Paciran Samian, mengakui bahwa kendala keterbatasan blangko e-KTP masih sempat terjadi di wilayahnya. Meski begitu, ia memastikan jika pelayanan adminduk berjalan cukup baik. “Kami bersyukur mendapat perhatian dari DPRD. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan layanan,” ujarnya.
Samian menambahkan, sebagai pendukung kinerja kecamatan, inovasi pelayanan telah dilakukan melalui desa digital yang ada di Desa Sendang Agung. Hal ini menjadi percontohan pemanfaatan teknologi dalam mengoptimalkan pelayanan dan promosi desa. “Kami berharap kunjungan DPRD ini dapat memperkuat sinergisitas antara Legislatif dan Eksekutif, utamanya di tingkat kecamatan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan efisien,” pungkasnya. (Kta/Red/TJ)
