Bojonegoro Darurat Kritik!
TerasJatim.com – Bojonegoro darurat kritik. Barangkali itu lah yang nyaris tidak disadari oleh pelbagai pegiat media lokal di wilayah yang dikenal sebagai daerah penghasil migas terbesar di kawasan Jatim ini.
Ya, dari sekian informasi yang terekam, patut diduga bahwa sang penguasa telatah Angling Dharma ini alergi dengan segala bentuk saran dan masukan, apalagi kritik. Padahal, sejatinya kritikan tersebut demi menjaga kearifan lokal trah Bojonegoro.
Lazimnya penguasa zaman kerajaan (lalim), jika siapapun menyuarakan segala bentuk aspirasi arus bawah (walaupun itu positif), sontak ditanggapi represif oleh kaki tangan sang penguasa. Singkatnya, semua yang tak sejalan langsung dijauhi dan dianggap sebagai musuh.
Sebagai indikator, segala jenis media di Bojonegoro (elektronik maupun cetak) baik lokal, regional, maupun nasional yang gencar menyuarakan ketimpangan dan ketidaktepatan kebijakan di Bojonegoro, langsung dianggap sebagao bukan ‘bolo’.
Setidaknya, media-media yang menyuarakan kritikian atas kebijakan pemerintajh (baca: penguasa), pasti tidak kebagian jatah iklan kehumasan. Bisa dibilang, nek ora ngathok (menjilat) dan ‘mundhuk-mundhuk’, jangan harap mendapat jatah anggaran pariwara. Meskipun media tersebut dikenal kompeten.
Berbanding terbalik dengan hal tersebut, tak perduli walaupun (maaf) media kelas kacang yang penulisan naskah beritanya ‘sempalitan’, ditambah dengan basic perusahaan media tak jelas sekalipun, pasti akan diakomodir. Syaratnya, tentu saja harus mau menjadi corong penguasa semacam buzzer.
Celakanya, tanpa sadar para pegiat media di Bojonegoro (meski tak semua) justru berbangga diri karena telah menjadi (maaf) kacung penguasa dengan menukar kehormatan profesi yang sejatinya mulia. Bahkan, tak sedikit pula yang berebut tulang dan berseteru dengan sesama profesi, saling tikam dan saling tikung, demi dapat cuan yang nilainya tak seberapa.
Dugaan darurat kritik berpuncak dengan terbitnya edaran dari Dinkominfo yang isinya tak lagi berlangganan dengan media cetak lokal yang selama ini turut mengawal pembangunan Bojonegoro. Musababnya, menurut banyak pihak, lantaran media tersebut belakangan gencar melakukan kritik terhadap kebijakan penguasa.
Walhasil, jika pegiat media di Bojonegoro tak segera sadar dan kembali kepada marwah pers yang sebenarnya, maka ke depan bisa dipastikan akan semakin terpuruk. Yang paling menyedihkan, media lokal yang kini bertebaran tersebut hanya berstatus sebagai sarana oportunisme tanpa kehormatan, dan menjadi olok-olok di masa depan.
Satu hal yang mesti kita jaga bersama, adalah kehormatan profesi sebagai wartawan. Bukan sekadar mencari cuan tanpa pedulikan nilai-nilai dan berperilaku nir kehormatan, dengan melacurkan profesi hanya dengan iming-iming uang recehan yang menjerumuskan ke jurang kenistaan.
Salam..
*Moch N Saiq, Kabiro TerasJatim.com Bojongeoro dan Kabid Litbang SMSI Bojonegoro
