Banyak Pelajar Terlibat Demo, Ini Arahan Gubernur Untuk Kepala Sekolah di Jatim
TerasJatim.com, Surabaya – Terkait adanya rombongan pelajar yang ikut terlibat pada aksi demo menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) beberapa waktu terakhir, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, meminta kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK untuk melakukan 2 pendekatan, yakni melalui wali murid atau komite sekolah dan siswa atau teman sebayanya. Hal ini dilakukan agar para siswa tidak lagi terlibat pada aksi demo lagi ke depannya.
Khofifah melihat ada pola yang sama dalam demontrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia pekan kemarin. Seruan ajakan siswa SMA/SMK untuk turut turun aksi mewarnai sejumlah daerah, termasuk di Jatim.
“Kejadian dengan mengarahkan dalam tanda petik, anak-anak SMA/SMK hampir 70 persen ini kok sepertinya merata. Di Jakarta juga begitu, Jawa Barat juga begitu, Jawa Tengah juga begitu. Kemudian Medan, Sulawesi Selatan kok sepertinya sama,” ujar Khofifah, saat melakukan audiensi bersama Kepala Sekolah SMA/SMK se- Jatim secara virtual di gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (13/10/20).
Maka dari itu, lanjut Khofifah, para kepala sekolah bisa mengajak komite sekolah untuk diajak ikut mencari solusi dalam mengawasi dan mengarahkan orang tua siswa untuk membimbing langsung agar tidak melakukan aksi lagi. “Tolong disampaikan ke anak-anak pasti komite sekolah punya grup WhatsApp,” tandasnya.
Selain itu, Khofifah juga mendorong sekolah untuk melakukan pendekatan kepada siswa melalui OSIS. “Sampaikan ke mereka untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada teman-temannya,” tuturnya.
Khofifah melihat, pendekatan melalui OSIS ini efektif dalam memberi pengertian agar tidak kembali turun ke jalan melakukan aksi dengan bahasa yang sama, karena usianya sama. “Dengan diksi ala milenial. Saya rasa mereka bisa sampaikan pesan-pesan itu,” harapnya.
Sementara itu, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja, Khofifah mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur agar mengirimkan copy dari keterangan pemerintah. Dengan demikian diharapkan banyak yang mengerti tentang detail undang-undang tersebut. “Tapi paling tidak penjelasan umum dari Kemenko Perekonomian nanti saya minta kepala dindik kirimlah bisa WA. Tidak usah email juga bisa,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Dir Intelkam Polda Jatim, Kombes Pol Slamet Harijadi mengatakan, pihaknya terus memantau keikutsertaan pelajar dalam unjuk rasa UU Cipta Kerja. Ia menambahkan untuk kejadian di Grahadi beberapa waktu lalu pihak kepolisian telah mengamankan 253 orang. “Yang membuat miris adalah 70 persen dari 253 orang tersebut adalah siswa SMP SMA dan massa cair. Sementara di kantor Gubernur kami mengamankan 268 orang. Dari jumlah itu 65 persen itu siswa SMP SMA dan SMK,” jelasnya.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi, juga mengimbau kepada para pelajar untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak anarkis. Ia berharap pelajar tidak menjadi korban karena ketidak pahaman. “Untuk itu kepala sekolah harus melakukan komunikasi dengan ketua komite sekolah. Selain itu kami juga menugaskan wali kelas dan guru bimbingan konseling untuk memonitor siswanya agar tidak menjadi korban,” katanya.
Wahid menambahkan, bentuk monitoring itu adalah dengan menggunakan video conference maupun WA grup. Ia berharap pada saat jam pelajaran, para pelajar melakukan hal-hal yang sebenarnya harus dipahami oleh pelajar. “Bukan melarang, karena menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Yang penting paham dengan apa yang disampaikannya,” pungkasnya. (Jnr/Kta/Red/TJ)
