Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Ada Kejanggalan, Hasil Lelang Tanah Kas Desa Disoal Warga

Ada Kejanggalan, Hasil Lelang Tanah Kas Desa Disoal Warga

TerasJatim.com, Bojonegoro – Audiensi antara perangkat Desa Lebaksari, Baureno, Bojonegoro, Jatim, di Kantor Balai Desa setempat, untuk mendiskusikan sejumlah kejanggalan terkait dana hasil lelang tanah kas desa yang diduga akal-akalan hampir saja ricuh.

Menurut, tokoh pemuda setempat, Rahmat, sebenarnya tujuan awal pihaknya hanya meminta klarifikasi atas ketidakjelasan LPJ tahun 2014 yang awut-awutan’.

Namun, pihak perangkat desa malah menuding hal itu bagian dari ‘ngrusuhi’ desa. “Kami hanya menanyakan kejelasan soal bagaimana dana hasil lelang tanah desa, tapi mereka (perangkat desa, red) menanggapi dengan berbelit-belit dan menuduh kami resek,” ujarnya.

Hingga akhirnya, lanjutnya, persoalan menjadi melebar ke mana-mana dan semakin menguatkan dugaan bahwa ada kongkalikong dan akal-akalan soal dana lelang tersebut.

Senada, Rojak, tokoh pemuda lainnya menganggap pihak desa telah melakukan pembodohan terhadap warga dengan berbuat tidak transparan tentang melanisme proses lelang.

Bahkan saat warga ingin mengetahui bukti tertulis terkait APBDes, para perangkat bersikukuh tak memberikannya. “Loh kan aneh, salinan APBDes itu mestinya malah diedarkan ke masyarakat agar diketahui, sesuai perintah perundang-undangan bukan malah disembunyikan seperti itu. Dari hasil lelang saja itu ratusan juta loh ” ungkapnya penuh tanya di tengah- tengah audiensi.

Sementara itu, pihak perangkat desa bersikukuh bahwa APBDes merupakan rahasia pemdes, meski sebelumnya telah dibeberkan oleh pendamping anggaran desa jika APBDes itu harusnya dipampang di papan informasi desa atau dibagikan ke warga.

Bahkan, saat ditanya soal mekanisme pelelangan tanah kas desa dan bengkok, baik perangkat maupun BPD pun terkesan tak memahami aturan main sesuai aturan yang berlaku, yakni melibatkan elemen desa termasuk karang taruna dan tokoh desa secara terbuka.

“Kalau soal itu, yang penting kan sudah sesuai dengan kesepakatan bahwa tanah bengkok kita kontrak dengan cara pembayarannya potong gaji,” celetuk Jogoboyo Manan, terkesan sekenanya.

Kendati sempat berjalan alot, akhirnya perangkat desa menyanggupi tuntutan warga yang menghendaki tranparansi anggaran dan pembagian salinan APBDes.

“Kami hanya ingin Lebaksari ini lebih ke depannya, tak ada tendensi politik atau apapun. Kami prihatin, Lebaksari ini sudah ditinggal lari Kades karena kasus dugaan penipuan masa mau dikelola semaunya sendiri, korbannya kan masyarakat juga,” pungkas warga lainnya. (Saiq/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim