Rendra Kresna Tersangkut Kasus Hukum, Sanusi Resmi Dilantik Sebagai Bupati Malang
TerasJatim.com, Surabaya – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara resmi melantik Sanusi, sebagai Bupati Malang sisa masa jabatan 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (17/09.19).
Sanusi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Malang yang menggantikan Rendra Kresna. Rendra terkena kasus hukum dan divonis 6 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dan telah diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa Kabupaten Malang, Kota Malang serta Kota Batu sebagai wilayah yang sangat solid dalam mempersiapkan kawasannya sebagai Malang Raya. Koordinasi diantara ketiga pimpinan daerah tersebut selama ini sangat intensif terkait pembangunan infrastruktur, konektivitas serta pariwisata di wilayah Malang Raya.
“Dari pertemuan beberapa hari lalu, tiga kepala daerah tersebut berharap ada Light Rail Transit (LRT) yang saling terkoneksi antara Malang Raya. Semalam saya dapat tamu investor yang memiliki opsi pembangunan skytrain. Sekarang Kota Batu sedang exercise cable car ke Gunung Panderman. Bila dari Panderman sampai dengan Bromo, maka skytrain memungkinkan membangun konektivitas dengan beberapa titik stasiun,” katanya.
Menurutnya, pembangunan ini berseiring dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dimana di dalamnya ada cluster digital IT. Melalui pembangunan ini, dirinya berharap target start up Jatim terkonsentrasi di Malang Raya. Keberadaan KEK Singhasari juga diharapkan menjadi kekuatan dalam menyiapkan Malang Raya sebagai area digital IT.
Selain pengembangan kawasan Malang Raya, sebut Khofifah, pembangunan kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) menjadi salah satu dari tiga prioritas pembangunan di Jawa Timur lima tahun kedepan. Sehingga dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas terutama Malang Raya dirinya berharap ada peningkatan lama berkunjung (lenght of stay) wisatawan terutama wisatawan manca negara ke Jatim.
“Jadi kesiapan Malang Raya untuk menjadi bagian dari penyangga BTS menjadi sangat penting. Terutama Kab. Malang memiliki daerah yang bersebelahan langsung dengan Bromo, juga dengan Kediri dan berhimpit dengan Kabupaten Blitar. Jadi ini akan menjadi bagian penyangga juga untuk selingkar Wilis. Betapa pentingnya Kab. Malang sebagai penyangga BTS juga sebagai penyangga selingkar Wilis,” jelasnya.
Dengan pengembangan kawasan BTS serta Selingkar Wilis, diharapkan dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan. Hal ini sekaligus menjadi terbukanya percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah selatan Jawa Timur.
Khofifah juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Malang dengan RPJMD Provinsi Jatim. Selanjutnya, bisa diselaraskan dan disinkronkan dengan RPJMN pemerintah pusat yang saat ini tengah dibahas oleh tim dari Bappenas. “RPJMN saat ini on progress dan Menteri Bappenas sudah melakukan sinkronisasi program. Tim RPJMN akan terus mendata apa yang menjadi kebutuhan lokal, regional kemudian disinergikan dalam perencanaan pembangunan nasional,” katanya.
Sinkronisasi ini menjadi penting. Apalagi saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan percepatan pembangunan industri terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Percepatan ini dilakukan dengan sangat cepat, intensif dan detail.
“Ada sesuatu yang harus disinergikan sifatnya sangat segera. Seperti prinsip dalam SDG’s bahwa kita ingin ‘No One Left Behind’ atau jangan ada satupun yang tertinggal. Dalam perencanaan ini titik strategisnya adalah pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja serta peningkatan PDRB. Jadi ini yang harus terus disisir,” imbuh gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Menyikapi hal tersebut, Khofifah meminta kepada Bupati Malang beserta seluruh OPD memperhatikan efektivitas pembangunan dan fokus pada titik yang memiliki daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sehingga ke depan bisa menurunkan ketimpangan, mengurangi kemiskinan sekaligus memperluas lapangan pekerjaan.
Terkait kemiskinan di Kabupaten Malang, lanjutnya, sudah ada penurunan namun bila diukur secara kuntitatif masih cukup tinggi apalagi di wilayah Malang selatan. Untuk itu perlu dikembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan mengoptimalkan keberadaan Bakorwil.
Di akhir, Khofifah mengatakan bahwa di era saat ini terjadi dinamika sosial, ekonomi, politik dan hankam yang relatif fluktuatif. Untuk itu perlunya membangun titik ekuilibrium baru. “Apa yang sudah terbangun di Jatim guyub rukun tolong dijaga, kehidupan harmoni terus diikhtiarkan seperti dalam Nawa Bhakti Satya yakni Jatim Harmoni. Apalagi heterogenitas Jatim luar biasa sehingga bangunan kehidupan harmoni harus diikhtiarkan bersama,” tandasnya. (Jnr/Kta/Red/TJ)
