60 Kades dan Ratusan Pamong di Bojonegoro 4 Bulan Tak Gajian
TerasJatim.com, Bojonegoro – Bagaikan ayam mati (kelaparan) di lumbung padi, barangkali itu pepatah yang tepat untuk menggambarkan nasib apes para Kades dan pamongnya di 60 desa se Kabutapen Bojonegoro Jatim. Pasalnya, sudah 4 bulan terakhir mereka tidak menerima gaji atau siltap.
Ihwal tak cairnya Siltap sebagai hak para punggawa desa tersebut gara-gara Anggaran Dana Desa (ADD) tidak turun akibat belum terpenuhinya setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Pemkab Bojonegoro yang diketahui sebagai syarat utama pencairan ADD dalam Perbup.
Tak tahan dengan situasi yang tidak meneentu akibat ‘ndableknya’ penggede Kabupaten Bojonegoro yang diduga tak punya kepedulian dengan susahnya pelayan rakyat tingkat akar rumput yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, maka AKD dan asosiasi perangkat desa akhirnya wadul ke DPRD setempat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, secara tegas menyatakan bahwa dirinya sejak 2 tahun lalu sudah mengidentifikasi bahwa Perbup yang berisi pemungutan PBB yang dibenbankan kepada desa sebagai syarat cairnya ADD akan menjadi masalah.
“Sejak 2 tahun lalu saya mengidentifikasi hal itu akan menjadi masalah dan menyulitkan pemerintah desa yang notabene bukan petugaa pemungut pajak,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Bojonegoro, Rabu (19/10/2022).
Lebih lanjut, Sukur menyebut Siltap atau gaji Kades dan perangkatnya yang tidak cair 4 bulan itu memprihatinkan. Sebab, orang-orang di pemdes itu juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya.
“Tiga empat bulan tanpa pemasukan, padahal mereka ini punya tanggungjawab terhadap keluarga, istri dan anak-anaknya. Pegawai negeri enggak gajian sebulan saja pasti ‘berok-berok’ apalagi 3 atau 4 bulan,” kata dia.
Sukur berjanji akan mendorong agar Perbup ini dievaluasi atau dianulir saja. Ia berharap Bupati Anna Mu’awanah, mau mendengarkan keluhan para pelayan masyarakat ini dan segera mengevaluasi atau menganulir Perbup tersebut.
Di pihak lain, salah satu perangkat desa di Kecamatan Baureno, menganggap bahwa Bupati Bojonegoro telah berbuat dzolim terhadap Pemdes. Alasannya, Anna diduga telah mati rasa tidak peduli dengan hak hidup orang lain.
“Dulu jargonnya ngayomi lan ngopeni. Halah tibak e mung omong thok, sing diopeni yo mung para penjilatnya thok. Kita 4 bulan gak nerima gaji, utang sana sini. Ngayomi ngopeni gombal amoh kuwi lo,” tukas pria yang enggan namanya ditulis, sambil menggerutu.
Ia menyatakan, Pemkab Bojonegoro dalam hal ini Bupati Anna Mu’awanah, dengan bangganya sok-sok’an menggelontorkan hibah APBD ke daerah lain yakni Blora dan Sumedang. Sedangkan Kades dan Perades 60 desa kelaparan 4 bulan tanpa gaji.
“Nek itu bukan termasuk pemimpin dzolim, lantas disebut apa? Saya kok jadi mikir bahwa kita ini sedang dipimpin oleh orang yang tak tahu rasa terima kasih dan tak punya hati. Barangkali ini seperti cerita Ratu Calonarang, yang maunya disembah-sembah. Kok glani men?,” urainya mengungkapkan kekesalannya. (Saiq/Red/TJ)
