Tanggapi Isu Liar, Ketua HIPAM Desa Drajat Bojonegoro: “Ngelindur Po Piye?”
TerasJatim.com, Bojonegoro – Diterpa isu tak sedap soal keuangan Bumdes pada unit usaha Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM) Desa Drajat, Baureno, Bojonegoro, Jatim, yang disebut-sebut masuk ke kantong pribadi penguasa, tak urung membuat Jumadi Mulyono, Kades setempat jengah dan angkat bicara.
Kades Drajat ini mengaku tak habis pikir dengan tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya tersebut. Ia merasa tuduhan itu tidak berdasar dan diduga sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk membunuh karakternya.
“Lha iya, itu data dari mana kok ada yang mengatakan hasil uang PAM saya kantongi sejak saya menjabat sebagai Kades. Faktanya, saya ini juga membayar tagihan air setiap bulan karena saya juga konsumen PAM desa. Saya bisa buktikan itu,” kata Jumadi, di ruang kerjanya Selasa (10/05/2002).
Jumadi mengatakan, pada dasarnya ia enggan menanggapi isu ini. Pasalnya secara fakta dan administrasi, alur usaha HIPAM di desanya secara teknis sudah berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“Tapi kalau saya diam saja justru kasihan warga saya bingung dan saling curiga. Sehingga, saya putuskan untuk buka-bukaan dan saya pastikan tidak pernah mengantongi uang hasil PAM selama ini. Monggo, sikakan dicek,” tandas dia memastikan.
Di pihak lain, Into Sumardi, Ketua HIPAM Desa Drajat yang dikonfirmasi TerasJatim.com, dengan lugas menyatakan, bahwa isu liar yang berhembus itu tak lebih hanya pepesan kosong alias omong kosong belaka. Sebagai ketua HIPAM, ia menjamin bahwa pihaknya profesional dan akuntabel.
“Aku iki wes tuwo, soal mergawe ojo sampek dadi larahan. Aku gak bodo-bodo nemen, nek duit digowo petinggi kabeh terus honor e petugas PAM, listrik, perbaikan kerusakan jaringan pipa dibayari nganggo opo?,” papar pria yang waktu mudanya berprofesi sebagai musisi ini.
Lebih jauh Into menjelaskan, total konsumen HIPAM yang dikelolanya adalah 700 pelanggan lebih, termasuk beberapa tempat ibadah dan tempat pendidikan. Nah, lanjut dia, khusus untuk tempat ibadah dan pendidikan ada kebijakan diskon 50 persen dari tarif dasar hasil musyawarah semua unsur.
“Rata-rata pendapatan unit usaha HIPAM per/bulan Rp15 juta kotor. Artinya, belum dipotong honor petugas, bayar listrik dan perbaikan, semua tercatat dan ada buktinya. Lha kok duit dienggo kades kabeh kuwi lho sing ngarani ngelindur po piye?,” tukasnya sembari berkelakar.
Terpisah, Bendahara Desa yang juga berhasil dihubungi pun menyatakan hal senada. Perempuan yang menjabat sebagai Kaur Keuangan ini memastikan bahwa pengelolaan HIPAM Desa Drajat terutama sistem keuangannya sehat dan selalu dilaporkan secara berkala.
“Iya, selain ada laporan juga ada bukti fisik uangnya. Kita punya data tertulis secara berkala terkait pengelolaan keuangan HIPAM,” pungkas dia memastikan. (Saiq/Red/TJ)
