Polda Jatim Amankan Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu
TerasJatim.com, Banyuwangi – Guna mengamankan konflik yang terjadi di tambang emas Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, selain ratusan personil kepolisian dari Polres Banyuwangi diterjunkan, tenaga tambahan sebanyak satu peleton dari Polres Bondowoso juga diperbantukan. Bahkan Polda Jatim juga mengerahkan sebanyak dua peleton personil.
“Penambahan personil tersebut guna mengantisipasi adanya konflik susulan.” Ujar Kompol Sujarwo Kabag Ops Polres Banyuwangi kepada TerasJatim.com. (26/11).
Saat ini, suasana di tambang emas Tumpang Pitu sedang memanas. Amuk masa kembali pecah. Sejumlah fasilitas milik PT. BSI di sekitar wisata pantai Pulau Merah tersebut, juga tak luput dari amukan masa. Hampir seluruh isi gudang terbakar, seperti gudang diesel, gudang peralatan dan tempat perkantoran. Masa menolak keberadaan aktivitas tambang, karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan.
Aksi perusakan tersebut terjadi sekira pukul 23.00 malam hingga dini hari.
Padahal sebelumnya, Polres Banyuwangi sudah melakukan mediasi antara PT. BSI (pengelola tambang) dengan warga. Namun mediasi baru berlangsung beberapa menit, warga yang tergabung dalam masyarakat sekitar tambang emas Tumpang Pitu tersebut membubarkan diri, lantaran kecewa dengan ucapan Kapolres Banyuwangi yang merasa menyinggung perasaan warga.
Sementara itu Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama mengatakan, jika warga tidak puas dengan tambang emas di Banyuwangi, seharusnya disampaikan dengan jalur yang benar.
Menyikapi kericuhan yang terjadi antara warga sekitar tambang emas Tumpang Pitu dengan PT BSI selaku pengelola tambang, wakil rakyat yang duduk di DPRD Banyuwangi angkat bicara. Disampaikan Ismoko, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, pihaknya sangat menyayangkan kejadian itu.
Menurutnya, perlu adanya komunikasi yang baik antara warga dengan pengelola tambang, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi, terlebih sampai melakukan aksi anarkis.
“Dewan juga berharap aparat penegak hukum melakukan pendekatan persuasif, sehingga kericuhan dapat diantisipasi.” Ujarnya kepada Terasjatim.com.
Hal senada juga diungkapkan pihak Pemerintah Daerah Banyuwangi, yang menilai konflik di tambang emas Tumpang Pitu terjadi lantaran kurangnya sosialisasi oleh pihak pengelola kepada warga sekitar.
“Meskipun secara legal formal Tumpang Pitu sudah mengantongi ijin, tapi seharusnya melakukan sosialisasi yang baik kepada warga.” Kata Slamet Kariyono, selaku Sekretaris Daerah Banyuwangi. (Irh/TJ)
