Pilkada Kabupaten Malang, Golput Tembus 50 Persen
TerasJatim.com, Malang – Partisipasi politik warga Kabupaten Malang dalam ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang kemarin (9/12) terbilang cukup rendah. Hal ini terbukti dengan minimnya partisipasi pemilih dalam pilkada kali ini, yang disebabkan karena tingkat kebosanan pemilih dalam melihat beberapa calon kepala daerah yang banyak umbar janji.
Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, tercatat ada 2.051.279 pemilih, sedang yang tidak datang ke TPS berjumlah 802.931, yang berarti hampir separoh diantaranya tidak datang untuk memberikan hak suaranya.
Minimnya partisipasi dalam Pilkada Kabupaten Malang ini, tidak sesuai dari target KPU Kabupaten Malang sebesar 75 persen pemilih untuk menyalurkan hak politiknya.
Hal ini, selain tingkat kebosanan dalam perhelatan politik, diduga karena minimnya sosialisasi ke masyarakat.
Hasil pantauan TerasJatim.com di lapangan, dari penghitungan suara di sejumlah titik, jumlah pemilih yang tidak mencoblos rata-rata lebih dari 45 persen. Seperti yang terlihat di Desa Parangargo Kecamatan Wagir ini misalnya. Ketua KPPSTPS 05 Desa Parangargo, Hery Kurniawan di sela-sela coblosan mengatakan, dari 446 daftar pemilih yang terdaftar di TPS 05, yang datang hanya 236 orang.
“Kami sudah melakukan sosialisasi sebanyak 3 kali, seperti di acara tahlilan dan PKK, tapi masih banyak warga yang menganggap pilkada tidak penting”, ujarnya.
Minimnya partisipasi warga yang tidak datang ke TPS, juga dapat dilihat di di TPS 10, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen. Pemilih yang tidak menyalurkan hak politiknya mencapai 51 persen, dari jumlah DPT 249, hanya 127 orang yang mencoblos. Sedangkan di TPS 08 Desa Dilem Kecamatan Ngadilangkung, angka golput juga mencapai 40 persen. Dari 702 orang yang masuk DPT, sebanyak 285 diantaranya memilih golput.
Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko, membantah tingginya angka golput ini karena minim sosialisasi.
“Jadi gak bener ini kita gagal, usaha sudah kita lakukan secara maksimal, bahkan kita merilis ada 60 persen yang hadir,” ujarnya.
Sementara itu, ketua Jaringan Pengawas Malang Raya, Ziaulhaq, menilai tingginya angka golput atau masyarakat yang tidak hadir ke TPS, menunjukan ketidak seriusan KPU dalam menjalankan sosialisasi dalam pilkada Kabupaten Malang. Tingginya angka Golput ini juga berdampak kepada paslon yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.
“Semenjak sosialisasi dipegang KPU, partisipasi masyarakat sangat minim sekali untuk mengetahui program-program paslon. Yah, KPU memang perlu dievaluasi atas sosialisasi pilkada kali ini,” tegasnya. (Sla/TJ)
