Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pemkab Blitar Dukung Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah

Pemkab Blitar Dukung Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah

TerasJatim.com, Blitar – Workshop instansi pemerintah sekaligus pelatihan aplikator pelaporan Inpers nomor 6 tahun 2018 tentang

Rencana aksi nasional pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prokursor narkotika tahun 2018-2019 di lingkungan instansi pemerintah telah digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar selama dua hari, yakni 30 April 2019 dan 02 Mei 2019.

Pada hari kedua, workshop yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 WIB ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Marhaenis Urip Widodo. Pada kesempatan ini, Wabup juga sekaligus memberikan sertifikat dan pin secara simbiolis kepada para relawan penggiat anti narkoba dilingkungan instansi pemerintah.

Ditemui usai membuka workshop, Marhaenis mengatakan bahwa Pemeintah Kabupaten Blitar mendukung penuh program pemberdayaan penggiat anti narkoba diinstansi pemerintah. Menurutnya, maksud dan tujuan dari Inpres ini adalah agar masing-masing OPD juga memiliki program untuk memberantas narkoba.

“Jadi setiap OPD harus memiliki aplikator khusus yang bertugas melaporkan setiap kinerja yang berkaitan dengan Inpres tersebut. Hal ini wajib dilaporkan selama triwulan sekali kepada Kementrian,” ujarnya.

Marhaenis menuturkan, pihaknya telah memerintahkan kepada Bappeda untuk konsultasi dengan Kementrian dan Kepala BNN, soal anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan aplikasi tersebut. Kemudian juga akan berupaya melengkapi alat yang diperlukan untuk mendukung adanya program ini. Sehingga BNN, Pemkab, dan Polres akan berjalan bersama dalam program memberantas narkoba.

“Pencegan narkoba tidak hanya dibebankan BNN, karena kita tahu SDM di BNN terbatas. Maka perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemda. Makanya kedepan perlu terus ada kerjasama yang baik,” pungkasnya.

Menurut Wabup, melakukan pencegahan narkoba merupakan tugas yang berat. Sehingga melalui Inpres yang sudah diterbitkan, diharapkan lebih memacu dalam melaksanakan tugas. “Tahap awal, pencegahan harus dilakukan dilingkup pemerinatahan. Setelah bersih baru melakukan pencegahan narkoba diluar instansi,” tandasnya.

Sementara itu Kepala BNN Kabupaten Blitar, AKBP Agustianto mengatakan, penerapan Inpres ini dilakukan secara serentak se-Indonesia. Namun diakuinya, untuk di Kabupaten Blitar dilakukan lebih awal, sehingga masing-masing OPD bisa segera menerapkan petunjuk dari inpres ini.

“Dengan diterapkannya Inpres ini, maka penanganan masalah narkoba bisa terpadu, mulai dari Pemkab, BNN, dan Kepolisian yang memiliki komitmen untuk memotong jaringan pengedar narkoba,” imbuhnya. (Adv/Mfh)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim