Opini WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban
TerasJatim.com – Presiden Jokowi mengingatkan bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu disampaikan Presiden pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/06/2023).
“Kepada bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Dia pun mengingatkan, bahwa setiap rupiah uang dari rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi, tapi yang lebih penting lagi, yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
“Perlu saya mengingatkan, setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengaku bersyukur jika pemerintah kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK pada tahun ini. Namun, ia juga menegaskan agar pengelolaan anggaran negara ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab dari temuannya, justru terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan kegiatan birokrasi.
“Ini yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” sebutnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan dan dikawal sejak perencanaan. “Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran,” tandasnya.
Presiden meminta penggunaan anggaran harus lebih fokus pada program-program unggulan. Program yang disusun pun tak perlu banyak, tapi lebih terfokus seperti program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, produktivitas petani dan nelayan, pengendalian inflasi, serta program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Sebelumnya, Ketua BPK, Isma Yatun, dalam laporannya mengatakan, bahwa pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
“Besar harapan kami agar bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah, agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” pintanya.
Dia pun menjelaskan, opini yang diterima pemerintah didasarkan pada opini WTP atas 81 laporan keuangan kementerian/lembaga negara dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun. (Kta/Red/TJ)
