Konflik DPRD dengan Bupati Jember, Pemprov Jatim Belum Keluarkan Putusan
TerasJatim.com, Jember – Terkait konflik antara DPRD Kabupaten Jember dan Bupati Jember, Faida, saat ini Pemprov Jatim masih dalam tahap proses penyelidikan, dan belum mengeluarkan keputusan, termasuk sanksi bagi Bupati Jember.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono, Pemprov Jatim telah menerjunkan tim dari Inspektorat bersama Biro Hukum dan Biro Administrasi Daerah ke Jember untuk mencari fakta dan data.
Heru juga menuturkan, Pemprov Jatim belum menyimpulkan terkait konflik yang terjadi di Jember tersebut. Pihaknya ingin inspektorat dan tim berjalan mencari data sebanyak mungkin, sebelum memutuskan sanksi. “Jangan ngomong indikasi (pelanggaran dan sanksi). Kalau menjatuhkan sanksi, datanya (harus) lengkap,” ujar Heru, Senin (29/06/20).
Selain tim dari Pemprov Jatim, Heru memastikan bahwa Menteri Dalam Negeri juga ikut turun tangan dengan mengutus Dirjen Otonomi Daerah. Heru berharap, seluruh penyelidikan bisa dilakukan secara komprehensif. “Jadi semuanya akan dilakukan secara komprehensif. Kemarin Pak Mendagri juga menugaskan Dirjen Otoda untuk melakukan itu,” terangnya.
Sebelumnya, persoalan yang terjadi antara Bupati Jember dan DPRD Jember menyangkut 2 hal, yakni Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSTOK) dan APBD Kabupaten Jember.
Untuk KSTOK, sebelumnya Kemendagri pernah melakukan pemeriksaan khusus tahun 2019. Hasilnya menyebutkan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merekomendasikan kepada Gubernur Jatim untuk memerintahkan kepada Bupati Jember mencabut 15 SK mutasi ASN, dan 30 Perbup tentang KSOTK.
Sementara Perihal APBD tahun 2020 sudah pernah dibicarakan oleh bupati dan DPRD Jember. Namun kedua belah pihak tidak ada kesepahaman karena memiliki pemahaman yang berbeda dan program masing-masing. (Jnr/Kta/Red/TJ)
