DPRD Jombang Serahkan Rekomendasi Terkait LKPj Bupati TA 2024
TerasJatim.com, Jombang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Jatim memberikan rekomendasi terhadap 20 segmen persoalan untuk dievaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang tahun anggaran 2024.
Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna penyerahan LKPj yang berlangsung di gedung DPRD Jombang, Senin (14/04/2025).
Sedikitnya, ada 20 hal yang disampaikan. Mulai dari urusan kesehatan, pembangunan, pendidikan, peningkatan PAD, urusan sosial hingga otonomi daerah.
Wakil Ketua DPRD Syarif Hidayatulloh mengatakan, rekomendasi evaluasi ini bisa ditelaah dan dilaksanakan dengan baik oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam menjalankan tugas ke depan.
Dalam urusan sosial, DPRD meminta agar pemerintah daerah melakukan perbaikan data penerima bantuan di tingkat desa dan kemudian menempel nama penerima bantuan di kantor desa. “Kita juga mendorong agar pemerintah meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan. Serta mengusulkan kebijakan yang berpihak pada buruh dan petani,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, mendetailkan sejumlah urusan yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Termasuk urusan peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Untuk peningkatan pendapatan asli daerah, bisa diupayakan dengan melakukan evaluasi manajerial terhadap sistem pengelolaan asset daerah seperti pasar, Badan Usaha Milik Daerah, untuk segera di evaluasi secara total terhadap pengelolaan aset daerah serta sistemnya agar dapat dilakukan pengelolaan secara profesional,” jelasnya.
Dalam rekomendasinya urusan pendidikan, DPRD juga meminta agar pemerintah daerah segera mengangkat guru atau tenaga honorer yang memenuhi syarat formil untuk segera diangkat menjadi PPPK.
“Kemudian untuk urusan pemberian seragam gratis kepada SD/MI, SLTP/MTS baik negeri maupun swasta agar diselesaikan terkait permasalahan pemetaan penjahit lokal,” terangnya.
Hadi menyebut, dari sejumlah rekomendasi itu kebijakan strategi yang diberikan dapat dievaluasi pemerintah daerah untuk program kerja kedepan. “Dengan adanya rekomendasi yang kita berikan tentunya kita berharap pemerintah daerah memahami sejumlah kekurangan persoalan yang harus di evaluasi,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, menyampaikan telah menerima rekomendasi itu dan akan menjadi pembahasan evaluasi kinerja. “Ini nanti akan kita bahas dengan bupati untuk ditindaklanjuti. Pada dasarnya kami siap dievaluasi,” terangnya. (Abu/Red/TJ/Adv)
