Atasi Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Jatim Gandeng Polisi

Atasi Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Jatim Gandeng Polisi

TerasJatim.com, Surabaya – BPJS Kesehatan menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim untuk tindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2022, tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Inpres tersebut memberikan wewenang kepada kepolisian untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran Program JKN,” ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim, I Made Puja Yasa, di kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jatim, Kamis (21/07/2022).

Menurut Puja, terdapat 3 hal yang menjadi tujuan pelaksanaan Program JKN, yaitu kemudahan akses peserta mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan distribusi dan kualitas layanan, serta proteksi finansial dalam hal pembiayaan pelayanan Kesehatan.

“Inpres Nomor: 1 Tahun 2022 hadir untuk memastikan ketiga hal tersebut terpenuhi. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak salah satunya dengan kepolisian,” jelas Puja.

Dia menambahkan, jika upaya sosialisasi telah dilakukan namun masih terdapat Badan Usaha yang menunggak, maka akan dilakukan upaya mediasi oleh Kepolisian agar Badan Usaha tersebut segera menyelasaikan pembayaran tunggakan iuran JKN.

“Terakhir, akan dilakukan proses litigasi jika semua upaya diatas telah ditempuh namun tidak terdapat penyelesaian. Upaya litigasi akan dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun sekali lagi, upaya litigasi merupakan upaya terakhir jika sosialisasi dan mediasi dilakukan namun tidak tercapai,” tandas Puja.

Di tempat yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Windy Syafutra menyampaikan, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya instruksi Kapolri agar jajaran kepolisian melaksanakan penegakan hukum di bidang jaminan sosial.

“Dan kami berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan sosialisasi bersama mengenai penegakan kepatuhan pembayaran iuran Program JKN,” tandas Windi. (Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim