Ada Kapolda/Kapolres Yang Sowan ke Ormas Pembuat Onar, Ini Kata Presiden
TerasJatim.com – Presiden Jokowi meminta kepada aparat kepolisian untu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Penegakkan hukum harus dilakukan terhadap siapapun yang melanggar dan melakukan tindak kejahatan baik pada negara maupun masyarakat.
“Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara, juga masyarakat,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (03/12/2021).
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri. Ia mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada sesepuh ormas yang sering melakukan pelanggaran hukum.
“Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Bener ini?,” katanya.
Saat Jokowi bertanya ke Kapolda atau Kapolres yang mendatangi para sesepuh ormas, hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar daerahnya kondusif.
“Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan,” lanjutnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. Karena itu, setiap unsur kepolisian dimintanya agar menghormati kebebasan berpendapat masyarakat.
Kritikan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media apapun, termasuk mural, juga harus ditanggapi dengan pendekatan persuasif dan dialogis.
“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” tambahnya.
Presiden juga berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Masyarakat kecil seperti para pedagang kecil harus mendapatkan perhatian.
“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” tegasnya.
Tampak mendampingi Presiden, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Kta/Red/TJ)
