Gelar Mutasi dan Lantik Pejabat, Bupati Bojonegoro Dikritik Wabup-nya
TerasJatim.com, Bojonegoro – Gerbong mutasi sejumlah kursi jabatan kembali bergulir di lingkungan Pemkab Bojonegoro Jatim. Terdapat 84 pejabat yang terdiri dari 26 pejabat administrator dan 58 pejabat pengawas, dilantik Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, di Pendapa Malowopati, Rabu (29/04/20).
Pelantikan tersebut menerapkan protokol kesehatan di tengah wabah Covid-19, dimana pejabat yang dilantik mengenakan masker dan sarung tangan serta menerapkan physical distancing.
“Mutasi dan pelantikan ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran rotasi kepegawaian serta melengkapi posisi yang sebelumnya kosong,” ujar Anna dalam pelantikan itu.
Anna menyampaikan, dasar mutasi dan pelantikan itu lantaran masih banyaknya agenda pemerintahan yang harus tetap berjalan dan membutuhkan sumber daya manusia yang terbaik.
Anna menyebutkan, selain konsentrasi penanganan penyebaran Covid -19 di Bojonegoro, pihaknya juga harus mengejar percepatan pembangunan. “Kita harus benar-benar mengatur waktu dengan baik yang terhambat karena Covid 19. Untuk itu jabatan yang sebelumnya kosong dapat kita isi,” tukas dia lagi.
Namun ironisnya, langkah mutasi dan pelantikan pejabat oleh bupati tersebut justru dikritisi oleh orang terdekat bupati sendiri.
Tak tanggung-tanggung, kali ini Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, secara terbuka mengkritik mutasi dan pelantikan yang dilakukan oleh Anna Mu’wanah.
Hal itu lantaran mutasi dan pelantikan pejabat tersebut, tanpa melibatkan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Akibatnya, penempatan sejumlah pejabat menjadi tidak tepat dan berisiko mal-administrasi.
“Sejak awal pemerintahan di periode ini, sudah ada 8 kali mutasi, Bupati Anna Muawanah tak pernah sekalipun melibatkan Baperjakat kabupaten, namun selalu eksekusi sendiri,” papar Wawan, sapaan akrab orang nomor dua di Pemkab Bojonegoro ini.
Wawan menyebut, di Dinas Cipta Karya, pejabat yang dilantik sebagai Kabid golongan kepangkatannya IIIC. Namun, Kasie-nya justru memiliki golongan IVA.
Begitu pula di Dinas Pendidikan, banyak orang-orang pendidikan yang justru tidak menempati keahlian di bidangnya. Malah yang menguji pendidikan diisi oleh orang-orang di luar (bidang) pendidikan.
Selain itu, Wawan menganggap jika mutasi dan pelantikan 84 pejabat yang dilakukan tersebut sangat tak elok, dikarenakan saat ini seluruh elemen bangsa termasuk Bojonegoro, tengah prihatin dan berjuang agar bisa keluar dari wabah Covid-19 yang masih terus mendera. (Saiq/Red/TJ)
