DPRD Kabupaten Blitar Bahas Laporan Realisasi APBD Semester Pertama
TerasJatim.com, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Badan Anggaran (Banggar) membahas laporan realisasi APBD tahun 2025 semester pertama, pada Senin (14/07/2025). Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar dalam rapat kerja di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari mengatakan, selain membahas laporan realisasi APBD 2025, dalam rapat juga membahas prognosis enam bulan berikutnya tahun anggaran 2025. Artinya rapat kerja ini memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran semester pertama dan menyusun rencana penggunaan anggaran untuk enam bulan berikutnya.
“Tentunya agenda ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.
Ratna menegaskan, bahwa tujuan utama rapat kerja ini tak lain untuk mengevaluasi sejauh mana capaian anggaran yang telah dilaksanakan. Selain itu juga menyusun langkah strategis untuk periode selanjutnya.
“Evaluasi secara menyeluruh pasti kami lakukan bersama TAPD Kabupaten Blitar. Sehingga bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya lebih baik lagi,” ungkapnya.
Menurut Ratna, kehadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran TAPD menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Utamanya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.
“Sinergi antara Pemda dengan DPRD sangat penting supaya penggunaan anggaran daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jadi ini juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Blitar,” jelasnya.
Terakhir, dia berharap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar terus meningkatkan kinerja, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengelolaan anggaran.
“Semua OPD harus terus berbenah dan bekerja lebih baik lagi dalam melaksanakan program pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama agar anggaran yang dikelola dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Dan/Red/TJ/Adv)
