Warga Sekitar Tambang Emas PT BSI Banyuwangi, Melakukan Aksi Mogok Makan

Warga Sekitar Tambang Emas PT BSI Banyuwangi, Melakukan Aksi Mogok Makan
Tampak warga Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi Jawa Timur, yang melakukan aksi mogok makan di Taman Makam Pahlawan Banyuwangi

TerasJatim.com, Banyuwangi – Puluhan warga Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi Jawa Timur, melakukan aksi mogok makan selama satu minggu, di Taman Makam Pahlawan Banyuwangi.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga setempat terhadap PT BSI selaku pengelola tambang emas gunung tumpang pitu di wilayah nereka.

Meskipun mereka sudah melakukan berbagai cara untuk menyampaikan aspirasi, namun upaya mereka dinilai tidak membuahkan hasil.

Terlebih warga setempat khususnya yang tidak jauh dari lokasi penambangan, merasa terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dan getaran tanah, akibat aktivitas proyek tambang emas tersebut.

“Kita menuntut PT BSI berhenti beroperasi dan tuntutan ini tidak dapat ditawar lagi,” ujar Heri Budiawan salah satu warga.

Bahkan Heri menegaskan, mereka tetap bersikukuh meskipun nantinya PT BSI akan memberikan CSR kepada warga.

Sementara itu Amrullah, kuasa hukum warga mengatakan, pihaknya akan melaporkan PT BSI kepada KPK terkait dokumen perijinan yang dinilai bermasalah dan termasuk lahan pengganti.

Karena menurutnya, lahan pengganti yang berada di wilayah Bondowoso bermasalah, karena merupakan tanah negara. Sedangkan tanah negara tidak boleh dijadikan sebagai lahan pengganti atau tukar guling.

Amrullah menegaskan, pihaknya juga akan melakukan kroscek keberadaan dan kebenaran lahan pengganti seluas 4000 hektar yang berada di daerah Bandung. “Dokumen lahan yang dipakai seluas 194 hektar, itu yang ijin pinjam pakai, sedangkan yang alih fungsi 1992 hektar. Lahan pengganti harus satu banding dua dari lahan yang digunakan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi mengatakan, pada tanggal 30 Maret mendatang, dewan akan memanggil PT BSI bersama sejumlah pihak terkait untuk dilakukan hearing.

“Kita juga akan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan perijinan,” jelasnya.

Nantinya dewan akan mendesak PT. BSI untuk transparan terkait lahan pengganti dan SK Kementrian tentang luas lahan yang di kelola. Karena menurutnya, jika PT BSI transparan, tidak akan terjadi permasalahan terhadap warga sekitar tambang.

“Kita belum tahu secara pasti praktek di lapangan, karena saat ini masih dalam tahap ekplorasi dan belum produksi”, pungkasnya.  (Irh/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim