Tolak Omnibus Law, Mahasiswa di Pacitan Desak DPRD dan Bupati Teken Petisi
TerasJatim.com, Pacitan – Aksi tolak Omnibus Law kembali terjadi di Pacitan, Jatim. Sehari sebelumnya oleh sejumlah Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Pacitan, kini aksi serupa dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan, Jumat (09/10/20).
Masa yang mengikuti aksi itu terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Mereka, menduduki halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan dan depan Kantor Bupati Pacitan.
Selain menggelar orasi dan menyampaikan aspirasi menolak Omnibus Law, mereka (PMII) juga mendesak DPRD dan bupati setempat untuk menandatangani petisi, sebagai bentuk dukungan terkait penolakan UU yang dinilai kontroversial tersebut.
“Selain menggandeng DPRD dan Pemkab Pacitan, di sini kita juga akan mengawal sampai ke tingkat atas. Sehingga tuntutan kami di tiap-tiap daerah segera disampaikan dan kami menolak Omnibus Law,” ujar Syahri, Ketua PMII Pacitan, Jumat siang.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pacitan, Prabowo mengapresiasi atas aksi yang dilakukan oleh PMII Pacitan. Mengingat, semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
“Terkait apa yang menjadi aspirasinya (penolakan UU Cipta Kerja), menjadi kewajiban kami DPRD Pacitan untuk meneruskan aspirasi PMII ke Pemerintah Pusat, DPR RI, karena bukan kewenangan kami menolak atau menerima. Kami hanya menjembatani atau meneruskan aspirasi itu,” ujar Prabowo.
Senada, Bupati Pacitan Indartato mengatakan, bahwa aspirasi yang disampaikan oleh PMII tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Kami tidak bisa merubah (UU Cipta Kerja) itu, tapi Pemkab mendukung sepenuhnya yang artinya kita akan sampaikan aspirasi itu kepada Pemerintah Pusat melalui Ibu Gubernur Jatim,” ucap Indartato, yang kemudian menandatangani surat petisi dari PMII Pacitan. (Git/Kta/Red/TJ)
