Tiga Gedung di Banyuwangi Bernilai Miliaran Mangkrak, Aktivis Akan Lapor ke KPK

Tiga Gedung di Banyuwangi Bernilai Miliaran Mangkrak, Aktivis Akan Lapor ke KPK

TerasJatim.com, Banyuwangi – Adanya 3 gedung mangkrak di Kabupaten Banyuwangi Jatim, hingga saat ini menandakan bobroknya birokrasi dan perencanaan yang ada di wilayah Banyuwangi, terutama Dinas PUCKPP kabupaten Banyuwangi yang membidanginya.

Hal ini terbukti dari gagalnya fungsi atau kebermafaatan dari 3 pembangunan gedung yang menghabiskan biaya milyaran bahkan puluhan milyar rupiah untuk satu bangunan gedung dan tetap mangkrak hingga saat ini.

Dari ketiga gedung tersebut 2 diantaranya adalah proyek multi years atau pekerjaan tahun jamak, dimana proyek tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan harus diterbitkan SK Bupati.

Tujuannya jelas, agar proyek tersebut dapat dipantau pengerjaannya dimana akan dikerjakan menggunakan anggaran berapa, jangka waktu berapa lama dan setiap tahunnya dianggarkan berapa, serta dikerjakan oleh dinas apa. Ini harus jelas dan harus transparan.

Tiga gedung mangkrak yang ada di Kabupaten Banyuwangi tersebut, adalah gedung Juang 45 yang menghabiskan anggaran Rp39,9 milyar dengan progres tahun jamak selama 3 tahun anggaran. Selanjutnya gedung Dormitory Atlet menghabiskan anggaran Rp4,2 milyar dengan progres 1 kali tahun anggaran, dan gedung Terminal Wisata Terpadu yang menghabiskan anggaran Rp33 milyar dengan progres tahun jamak selama 3 tahun anggaran.

Menurut kajian Eko Budiyanto, selaku Ketua Region Jawa Timur LPBI-Investigator, apabila dilihat dari progres pekerjaan tahun jamak selama 3 tahun anggaran, faktanya dikerjakan selama 5 tahun anggaran, karena SK Bupatinya terkait pekerjaan ini memang tidak ada atau sengaja disembunyikan dari pantauan publik,” paparnya kepada TerasJatim.com, Minggu (13/06/21).

“Dan hal ini adalah permainan mal-administrasi atau istilah tipikor-nya adalah post bidding, dan hal ini dapat berujung merugikan keuangan negara,” terang Eko.

Eko menegaskan, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. “Maka dari itu kami memohon kepada lembaga negara yakni KPK RI untuk turun ke Banyuwangi meninjau dan memeriksa hal ini. Dan kami juga akan segera layangkan surat laporan Tipikor-nya kepada KPK RI dalam waktu dekat ini,” tegasnya. (Ris/Nng/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim