Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Surabaya dan Jatim Bisa Jadi Alternatif Pemindahan Ibu Kota Negara

Surabaya dan Jatim Bisa Jadi Alternatif Pemindahan Ibu Kota Negara

TerasJatim.com, Surabaya – Beberapa waktu lalu, sempat ramai diberitakan terkait wacana pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Alternatif itu dipilih guna mengurangi beban kawasan Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengupayakan pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing di tingkat global maupun regional, serta mengelola pemerintahan pusat yang efisien.

Pemerintah juga telah mengkaji dan meninjau sejumlah lokasi yang akan dituju sebagai destinasi ibu kota berikutnya. Salah satunya adalah Kalimantan. Meski bukan hal baru di dalam agenda pemerintahan, kabar tersebut tak urung memantik reaksi banyak pihak. Termasuk dosen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Adrian Perkasa.

”Berbicara mengenai konteks ke-Indonesia-an hari ini, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemindahan pusat kekuasaan saja. Ini bukan solusi,” terangnya, Jumat (24/05/19).

Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan daerah lain di Jawa untuk menggantikan Jakarta. Misalnya saja, Surabaya atau kota-kota lain yang berada di Jawa Timur. Sebab diakuinya, bila hingga saat ini Jawa masih menjadi primadona, baik dalam aspek pembangunan, infrastruktur, geopolitik, geostrategis maupun geokultural.

”Kita lihat saja peta-peta atau pusat kekuasaan di Jawa sejak jaman dulu. Suka nggak suka, orang bilang, Jawa itu kunci, ya memang iya,” ujar alumnus Ilmu Sejarah Unair itu.

Adrian menjelaskan, pemindahan ibu kota telah berlangsung jauh sebelum era revolusi. Tepatnya pada periode Jawa kuno atau Hindu-Buddha. Praktik tersebut terjadi di beberapa kerajaan. Seperti di Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga serta Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senapati. Biasanya, pemindahan kekuasaan dilatarbelakangi oleh adanya bencana alam dan peperangan.

”Dalam tradisi Jawa, pusat kekuasaan identik dengan letak sang raja itu bertakhta. Para penguasa pada masa itu memiliki konsepsi, bahwa di dalam keraton jangan sampai ada tiga raja,” imbuh laki-laki yang pernah berwisata edukasi ke beberapa negara itu.

Pemindahan pusat kekuasaan juga pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial atas prakarsa dari Jan Pieterzen Coen. Bedanya, upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk mengeruk keuntungan. Daendels pun pernah melakukan hal yang serupa. Ia memindahkan pusat kekuasaan dari Batavia ke Weltevreden (sekarang Gambir) karena kondisinya yang kacau dan kumuh pasca kebangkrutan Veerenigde Oost Indische Compagnie (VOC). (Jnr/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim