Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai

Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai

TerasJatim.com, Jombang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang terus mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang cukai kepada masyarakat, khususnya ke desa- desa yang ada di KabupatenJombang.

Seperti yang terlihat saat kegiatans osialisasi pun dilaksanakan di Desa Pandan Blole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, Rabu (17/03/21).

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno, melalui Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Samsul Huda, mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal.

“Saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti di sini. Tolong disampaikan ke tetangga yang lain agar semua paham. Mari kita cegah rokok ilegal untuk penerimaan negara. Karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat,” terangnya.

Disampaikan pula, bahwa kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang cukai kepada masyarakat ini diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir, dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat.

“Kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapikalaumerokokjangan di tempatumumadatempatnya. Tidak apa-apa nglinting dewe di rokok dewe. Pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya,” jelas Samsul.

“Saya yakin meskipun peredaran rokok ilegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus. Karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara, tandas dia.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi yang disampaikan oleh petugas dari Kantor Bea Cukai Kediri, Hartoyo Mulyono. Haryo memaparkan terkait ketentuan umum di bidang cukai dan kampanye rokok ilegal.

Disampaikan pula, bahwa untuk alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun 2021 untuk Kabupaten Jombang sebesar Rp37.401.427.000. Jumlah itu sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp43.303.444.000.

“Ada penurunan anggaran DBHCHT untuk tahun ini karena pandemi Covid-19,” katanya.

Hartoyo menambahkan, bahwa prioritas penggunaan DBHCHT secara keseluruhan dibagi 3 bidang, diantaranya 50% untu kbidang kesejahteraan masyarakat, meliputi program pembinaan lingkungan sosial dan program peningkatan kualitas bahan baku.

Sedangkan 25% untuk bidang penegakan hokum meliputi program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan di bidangc ukai dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sementara yang 25% lagi untuk bidang kesehatan, meliputi program pembinaan lingkungan sosial.

Materi lainnya yang disampaikan terkait ciri–ciri rokok ilegal. “Rokok ilegal itu diantaranya yaitu rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan), rokok yang diedarkan dari produksi pabrik yang belum mempunyai NPPBKC,” sebutnya.

“Selain itu rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan dilekati pita cukai, namun pita cukainya palsu atau dipalsukan, sudah pernah dipakai (bekas), tidak sesuai peruntukkan, misalnya pita cukai untuk rokok golongan SKT tapi dilekatkan pada rokok dengan golongan SKM sehingga tidak sesuai tarif cukainya, serta tidak sesuai personalisasi, misalnya pita cukai untuk perusahaan A tapi digunakan untuk perusahaan B,” pungkasnya. (Abu/Kta/Red/TJ/Adv)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim