SiLPA Provinsi Masih Besar, Mendagri Minta Penyerapan APBD Digenjot

SiLPA Provinsi Masih Besar, Mendagri Minta Penyerapan APBD Digenjot

TerasJatim.com – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan raport merah. Hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan.

Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD.

“Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp20 triliun untuk seluruh provinsi,” kata Tjahjo, Rabu (19/06/19).

Berdasarkan laporan dari hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar  sebagai berikut:

  1. Provinsi DKI Jakarta Rp. 12.171.689.204.491,00
  2. Provinsi  Jawa Barat Rp. 2.250.000.000.000,00
  3. Provinsi Aceh Rp. 1.652.595.332.255,00
  4. Provinsi Jawa Timur Rp. 1.526.174.869.217,00
  5. Provinsi Jawa Tengah Rp. 686.759.423.000,00
  6. Provinsi Bali Rp. 510.757.121.691,00
  7. Provinsi Sumatera Utara Rp. 500.000.000.000,00
  8. Sumatera Barat Rp. 486.422.448.521,72
  9. Provinsi Riau Rp. 68.313.634.620,20
  10. Provinsi Lampung Rp. 93.706.929.856,27
  11. Provinsi DI Yogyakarta Rp. 465.119.895.321,23
  12. Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 202.234.441.150,72
  13. Provinsi Sulawesi Barat Rp. 130.214.583.519,09
  14. Provinsi Sulawesi Tengah Rp. 367.635.953.127,04
  15. Provinsi Papua Rp. 888.119.740.276,61.

Untuk diketahui, SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen

Sebagai Mendagri, Tjahjo telah meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Tjahjo menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran masih sulit, “Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati,” tegas Tjahjo. (Her/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim