Sanksi Pidana Bagi SPBU Nakal
TerasJatim.com, Surabaya – Banyaknya keluhan masyarakat terhadap sejumlah oknum petugas SPBU termasuk di wilayah pantura beberapa waktu lalu, disikapi serius oleh pemerintah.
Seperti yang santer diberitakan di beberapa media nasional, dari hasil pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap SPBU di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) pada 2015 lalu, menunjukkan 30% SPBU di wilayah tersebut tidak menggunakan tera meter BBM yang ukurannya tepat, sehingga konsumen tidak menerima BBM dalam jumlah yang sesuai haknya.
Menyikapi hal tersebut, dilansir dari DetikFinance, untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, Kemendag bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mulai memperketat pengawasan terhadap SPBU di seluruh Indonesia.
Pemerintah telah menetapkan bahwa ambang batas penyusutan BBM yang diterima konsumen adalah 0,5%. Bila lebih dari itu, maka SPBU dianggap melakukan pelanggaran karena melanggar hak konsumen.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Widodo, menyatakan bahwa pengawasan berkala akan dilakukan terhadap semua SPBU.
SPBU yang tera meternya tidak pas akan diawasi secara khusus. Bila dalam pengawasan khusus SPBU tersebut masih mencurangi takaran BBM konsumen, maka akan dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelakunya.
“Kita akan lakukan pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Begitu ditemukan ada dugaan pelanggaran saat pengawasan berkala, langsung kita lakukan pengawasan khusus. Kalau pada saat pengawasan khusus masih melakukan pelanggaran maka kita lakukan penegakan hukum,” kata Widodo usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (16/02).
Dia menambahkan, SPBU yang terbukti curang, pertama-tama akan diberi sanksi administratif dulu berupa pembinaan. Bila masih melanggar juga setelah diberi pembinaan, maka para pelakunya akan dijatuhi pidana. “Sanksinya bisa administratif, bisa pidana, tergantung kita mau kasih pembinaan dulu atau pidana. Sebenarnya selalu kita bina dulu, kalau dibina masih melanggar baru sanksi pidana kita terapkan,” paparnya.
Sebelum diberi sanksi pidana, SPBU akan diberi surat peringatan. Bila hingga peringatan ke-3 masih melakukan pelanggaran, sanksi pidana menanti.
Selain itu, SPBU juga akan dicabut izinnya sehingga harus tutup. “Ada surat teguran, surat peringatan, ditera ulang lagi, jadi prosedur itu kita lakukan. Maksimal 3 kali peringatan. Metrologi di Jakarta sempat menutup beberapa SPBU karena pelanggarannya cukup besar,” tutur Widodo.
Sanksi terberat bagi SPBU yang melakukan kecurangan terhadap konsumen adalah 1 tahun penjara dan pencabutan izin usaha. “Sanksinya dalam UU nomor 2 tahun 1981 adalah ancaman pidana selama 1 tahun penjara. Kalau dari segi administrasinya bisa dicabut izin usahanya,” pungkasnya. (TJ)
