Rawan Suap, Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Diawasi Timsus
TerasJatim.com, Malang – Pasca adanya enam orang pemohon yang mencoba menyertakan uang di dalam map pada proses pengajuan permohonan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, membentuk tim khusus (timsus) untuk melakukan pengawasan di front office pelayanan.
“Seluruh kepala bidang diinstruksikan agar pada jam-jam tertentu fokus melakukan pengawasan di lapangan kepada pemohon dokumen kependudukan. Jangan sampai ada pungli dan suap dala proses pengajuan,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatam Sipil Kabupaten Malang, Purnadi Senin, (28/11|).
Menurutnya, tim itu untuk mengantisipasi adanya praktek percaloan dalam pengurusan akte, KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Tim beranggotakan seluruh Kepala Bidang, yang tiap hari diminta untuk melakukan pengawasan di front office pelayanan guna menghindari adanya calo dan praktek suap dalam pengurusan dokumen kependudukan.
“Beberapa waktu lalu ada enam orang yang mencoba menyisipkan uang di dalam map permohonan. Besarannya Rp10 ribu hingga Rp100 ribu. Saat itu ke enam orang sudah kita beritahu sanksi suap dan kita tegaskan tidak perlu memberi uang dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan,” terangnya.
Sehingga saat itu sempat disebut adanya enam orang yang menjadi calo dalam pengurusan dokumen kependudukan. Keenam pemohon itu sudah diedukasi dan kini pihaknya terus melakukan evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kepada semua masyarakat saya himbau tidak perlu menyertakan uang dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan, sebab tidak ada biaya alias gratis,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Malang menyebut ada enam orang yang disinyalir menjadi calo di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang ditertibkan pasca Presiden Republik Indonesia membentuk Satgas Saber Pungli. (Kta/Red/TJ/KBRN)
