Ratusan Pekerja Rentan di Pacitan Terlindungi Program BPJamsostek

Ratusan Pekerja Rentan di Pacitan Terlindungi Program BPJamsostek

TerasJatim.com, Pacitan – Ratusan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) di Desa Gawang dan Desa Gembuk, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jatim, kini sudah mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perlindungan tersebut diperoleh usai mendaftar kepesertaannya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pacitan.

Tercatat, lebih dari 500 orang pekerja rentan yang terdiri dari buruh, petani, pedagang hingga pekerja harian lepas di dua desa itu, telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaaan dan telah memiliki kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Penerimaan kartu kepesertaan tersebut, dipusatkan di ruang pertemuan masing-masing desa, dan diterimakan secara simbolis kepada perwakilan peserta di antaranya, untuk di Desa Gawang, diterimakan kepada 3 orang yakni, Suyanto, Siti Rukanah dan Tatik Hariati. Sedangkan di Desa Gembuk, diterimakan kepada Arditian Haryuda Pratama, Wahyu Dwi Cahyono dan Dedek Kurniawan.

“Ada 150 orang di Desa Gawang, 400 orang di Desa Gembuk, total lebih dari 500 orang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Jody Nuraga, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pacitan, Selasa (27/12/2022).

Selain penyerahan kartu kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, juga mensosialisasikan manfaat progam BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di dua desa tersebut.

Tidak lain, sambung Jody, tujuan dari sosialisasi tersebut untuk menyampaikan tentang sistem jaminan nasional dan memberi pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Desa Gawang dan Desa Gembuk, tentang pentingnya perlindungan maupun manfaat BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan.

“Banyak manfaat yang akan diperoleh ketika terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hampir sama seperti kategori penerima upah, mulai dari biaya pengobatan kecelakaan kerja tanpa ada batasan biaya, hingga santunan tunai dari kecacatan ataupun kematian,” terang Jody, menambahkan.

Jika merujuk pada Pasal 3 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, diatur bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masuk kategori bukan penerima upah (BPU) bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM)dan Jaminan Hari Tua (JHT).

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Gawang, Sogiyatno menyambut baik dan mendukung progam tersebut, mengingat risiko setiap pekerjaan tentu tidak bisa dihindari oleh siapa pun. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada warganya yang belum terdaftar progam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, agar sudi mengikutinya. “Kami sangat mendukung. Karena progam ini sangat bermanfaat,” ungkapnya.

Senada, Pjs. Kepala Desa Gembuk, Abdul Rokhim juga mengatakan hal serupa. Selain mendukung, menurutnya para pekerja rawan akan risiko dari pekerjaannya, dan penting memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, karena perlindungan itu akan meningkatkan rasa aman saat bekerja untuk keluarga. Terlebih iuran bagi peserta bisa dibilang tidak memberatkan, namun sudah memperoleh perlindungan kecelakaan kerja dan kematian kerja.

“Kami mendukung, karena perlindungan itu penting. Kami juga akan mencoba menjaring mereka (warga) yang berminat menjadi peserta program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya tidak begitu memberatkan, hanya Rp16.800 sebulan,” ungkapnya. (Git/Red/TJ/Adv)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim