Rapor Menteri
TerasJatim.com – Dua hari terakhir ini, kembali kita disuguhi oleh sebuah tontonan kegaduhan baru ditingkat elit pemerintahan yang juga melibatkan adu argumen dari sebagian parpol pendukung pemerintah.
Hal ini terjadi, terkait keputusan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang mengumumkan hasil evaluasi kinerja Kementerian/ Lembaga lain di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ke publik.
Oleh sebagian kalangan parpol, langkah ini ditanggapi dengan berbagai komentar pro dan kontra. Terlebih oleh para politisi dan pengurus partai, yang kebetulan menteri yang merupakan kader dari parpolnya, dinilai berkinerja buruk.
Mereka beranggapan, bahwa manuver Menteri Yudhi, dianggap sebagai langkah yang tidak etis dan cenderung bernuansa politis, terlebih dengan ramainya issu perombakan kabinet kerja gelombang ke dua.
Menurutnya, ukuran penilaian tersebut dianggap jauh dari sisi obyektifitas dan akuntabilitasnya. Bahkan, salah satu petinggi parpol yang kebetulan menterinya dinilai mempunyai rapor “merah”, tidak terima dan justru menuding bahwa langkah kementrian yang dipimpin oleh Menteri Yudhi ini, hanya mencari sensasi untuk popularitas bagi dirinya sendiri.
Mereka menilai evaluasi yang diumumkan ke publik itu membuat kegaduhan di awal tahun 2016, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi soliditas dan kinerja yang baik dalam lingkaran menteri di kabinet.
Namun, di sisi lain, ada yang beranggapan, bahwa langkah Kementrian PAN-RB ini dianggap sebagai hal yang wajar. Dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memang bagian dari tupoksi dari KemenPAN-RB. Apalagi, langkah ini kabarnya juga sudah dilakukan rutin setiap tahun sejak tahun 2006 lalu. Maksud dari evaluasi ini dilakukan, untuk memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah lembaga, dan bukan kepada pimpinan instansi termasuk nama-nama menteri.
Terlepas dari berbagai macam pendapat tersebut, langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menerbitkan laporan akhir tahun kinerja Kementerian, patut untuk dicermati dengan positif.
Selama penilaian tersebut didasari obyektifitas dengan indikator yang jelas dan bukan sekedar upaya cari :selamat”, publik patut mengapresiasi. Paling tidak, Menteri Yudhi sudah berbuat untuk sebuah niat baik dalam menata birokrasi kita yang hingga sekarang masih banyak dipertanyakan kinerja dan profesionalitasnya.
Idealnya, Kementrian PAN-RB memberikan peran tersebut kepada lembaga lain di luar kementriannya, yang mempunyai track record baik serta independensi dan kapasitas yang mumpuni, dalam menilai sebuah kinerja lembaga pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberi hasil yang bisa diterima oleh siapapun, termasuk lembaga dan kementrian yang dinilainya.
Selain itu, hal ini bertujuan agar hasil evaluasinya lebih profesional dan terukur, serta berdasarkan penilaian yang jernih, otentik, data primer yang cukup, informan yang profesional, jauh dari kepentingan politik, yang pada akhirnya hasil evaluasi dan penilaian tersebut dapat diterima dengan lapang dada.
Jika kaidah tersebut telah dijalankan dengan benar, barulah hasilnya diserahkan kepada presiden pengemban hak prerogatif, agar presiden bisa menilai menteri-menterinya secara obyektif, dan dapat menilai mana menterinya yang miskin gebrakan dan prestasi, tapi kaya akan sebuah iklan pencitraan dan kegaduhan. Barulah, mungkin itu yang dapat disebut sebagai “Rapor Menteri”. Bagaimana ???
Salam Kaji Taufan
(Dari berbagai sumber)
