Rapat Paripurna ke-3, DPRD Lamongan Dengar Jawaban Eksekutif Atas PU Fraksi Terkait RAPBD 2023

Rapat Paripurna ke-3, DPRD Lamongan Dengar Jawaban Eksekutif Atas PU Fraksi Terkait RAPBD 2023

TerasJatim.com, Surabaya – DPRD Kabupaten Lamongan kembali menggelar rapat paripurna hari ke-3, dengan agenda jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD terhadap rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

Menyampaikan jawaban atas pandangan umum sejumlah fraksi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan, terdapat penurunan signifikan pada retribusi daerah sebagaimana evaluasi Fraksi PDI Perjuangan dan Frkasi Partai Amanat Nasional.

Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan perubahan postur rekening pendapatan dari pelayanan kesehatan berubah menjadi Pendapatan BLUD

“Adapun untuk penentuan proyeksi pendapatan transfer tahun anggaran 2023 yang lebih besar dari tahun sebelumnya, hal tersebut merupakan ketetapan definitif dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, serta tren realisasi dalam kurun waktu 3 tahun,” jelas pria yang akrab disapa Pak Yes itu.

Di bidang pendidikan, Pak Yes menuturkan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran untuk sarana prasarana pendidikan secara merata dan berkeadilan. Dimana hal ini telah menjadi komitmen Pemkab Lamongan dalam menginventarisir pendidikan di Lamongan, serta pengoptimalisasian sarana prasarana pendidikan di era digital.

Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkab Lamongan terus berupaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Lamongan dengan rehabilitasi puskesmas di beberapa kecamatan, pembebasan lahan untuk pembangunan RS Brondong, serta penambahan sarana prasarana layanan kesehatan seperti CT Scan maupun penambahan jadwal poli spesialis.

Dia pun menerangkan, infrastruktur akan difokuskan pada penanganan banjir serta secara konsisten terus memperhatikan penanganan jalan secara bertahap, sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Sedangkan dalam bidang perhubungan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan traffic light, warning light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, CCTV, penerangan jalan umum, dan palang pintu kereta api yang diharapkan dapat memberi perlindungan kepada masyarakat.

Sementara itu, terkait kelangkaan ketersediaan pupuk, Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan beberapa langkah, antara lain melakukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Selain itu, sambung Pak Yes, pihaknya juga melakukan assesment atau evaluasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, melakukan pertemuan dengan distributor dan petugas verifikasi di kecamatan, serta meminimalisir permasalahan melalui program t-pubers dan e-verval.

Terkait pendapatan daerah atas tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah, hal tersebut merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah.

“Meski demikian, Pemkab Lamongan tetap berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Kta/Red/TJ/Adv)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim