Presiden Tegaskan Tak Akan Toleransi Terhadap Korupsi Pengadaan Alutsista
TerasJatim.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya tak akan mentoleransi praktek korupsi dan mark up terhadap proses pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan).
Menurutnya, pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah atau G to G (Goverment to Goverment). Ia menginginkan, agar dalam pengadaan alutsista, diterapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Sekali lagi, tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek korupsi, praktek mark up, dan saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada,” tegasnya, pada Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/07) sore.
Pemenuhan kebutuhan alutsista, lanjut Presiden, harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Ia menyebutkan, saat ini, Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara.
“Tawaran-tawaran ini, antara lain transfer teknologi, mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional, sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia,” ungkapnya.
Tawaran-tawaran tersebut, menurut Presiden, harus dioptimalkan, sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dan terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita.
Presiden mengingatkan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup.“Tidak boleh lagi Indonesia membeli, misalnya pesawat tempur, tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ujarnya.
“Agar betul-betul dihitung dan diantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang,” pesannya.
Sebagai negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, pemerintah ingin membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh, memiliki alutsista yang semakin lengkap dan makin modern, serta dilakukan secara terpadu di ketiga matra pertahanan.
Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan, fokus pengadaan alat utama sistem senjata bukan saja harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang khas. Dimana Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan.
“Kita juga memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus kita jaga dan harus kita awasi,” tukas Presiden.
Dalam Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menko dan menteri, Panglima TNI, Kapolri serta tiga Kepala Staf Angkatan. (Her/Kta/Red/TJ)
