Perlu Langkah Tegas terhadap Pelanggar PSBB
TerasJatim.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, meminta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan.
“PSBB yang masih berlaku tetapi masyarakat juga masih belum begitu banyak yang mematuhi, masih ada yang nekat, ramai, bagaimana tugas-tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua,” ujar Doni, Rabu (20/05/20).
Ia pun merasa prihatin karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. “Kalau kita dalam dua minggu terakhir ini sungguh-sungguh (serius), maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, kurva yang 1 itu bisa turun lagi 0 koma sekian, artinya tingkat risikonya semakin kecil,” imbuh jenderal TNI-AD bintang tiga tersebut.
Doni pun menyampaikan masih adanya masyarakat yang kurang peduli dengan risiko yang akan terjadi. “Masih ramai, masih sering kumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan dulu, bisa dihindari dulu,” terangnya.
Doni menyebut, saat ini adalah waktu krusial bagi semuanya. Ia menjelaskan, menjelang Lebaran dan akhir lebaran saat ini adalah saat-saat kritis. “Kalau kita ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau kita ingin segera kembali kepada kehidupan yang new normal, maka dua minggu terakhir ini adalah waktu yang terbaik. Energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan sudah sangat besar,” tandas Doni.
Doni juga merinci, data yang disampaikan oleh salah satu kementerian dan lembaga, dan telah disampaikan kepada Presiden, tercatat sebanyak 81 % masyarakat ingin segera mengakhiri PSBB. “Tetapi tidak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh. Sekali lagi, tingkat kepatuhan ini penting sekali,” tegasnya.
Doni juga mengaku telah melapor kepada Presiden, terkait potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman. Ia menjelaskan, warga yang sebelum diputuskan tidak boleh mudik atau dilarang mudik namun sudah terlanjur kembali ke kampung halaman.
“Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI (Anis Baswedan) bagaimana langkah-langkah ini harus kita lakukan. Karena kita sangat khawatir apabila ada dari daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum baru, lantas mereka menuju ke Jakarta dan nantinya di antara mereka juga sebagai carrier/pembawa virus,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Doni berharap gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia bekerja sama dengan unsur Polri dibantu TNI, Satpol PP, untuk menegakkan aturan. “Betul-betul bisa melaksanakan kewajiban untuk mencegah terjadinya penularan,” pintanya.
Doni berharap, jika dalam 2 minggu terakhir ini sukses, maka selanjutnya akan bisa memasuki suasana yang baru. (Her/Kta/Red/TJ)
