Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 Dibuka di Jatim
TerasJatim.com, Surabaya – Provinsi Jatim mendapat kehormatan sebagai tuan rumah, pada pembukaan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022.
Pada kesempatan ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa seluruh elemen pemerintah di Provinsi Jatim berkomitmen untuk menjadi bagian yang ikut menguatkan pemberantasan korupsi secara signifikan di semua lini.
“Mudah-mudahan semuanya bisa berseiring dengan berbagai upaya untuk membangun Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi,” ujar Khofifah, saat acara Pembukaan Peringatan Hakordia 2022, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (01/12/2022).
Khofifah menegaskan pentingnya penguatan, pendampingan, konsolidasi, dan koordinasi yang terus menerus didukung oleh KPK RI dalam upaya pemberantasan korupsi di Jatim. “Saya juga sampaikan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Terima kasih atas seluruh kebersamaan, sinergisitas, dan support di antara kita semua,” tuturnya.
Khofifah juga menjelaskan, ada 2.607 bidang lahan senilai 1,2 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan sebagai aset daerah. “Di beberapa Kabupaten/Kota di Jatim sudah ada yang selesai 100 persen untuk sertifikasi aset daerah,” sambungnya.
Untuk itu, Khofifah bersama Ketua KPK, Firli Bahuri, menyerahkan Sertifikat Aset Pemda 100 persen kepada Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Pertanahan.
Penghargaan diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Bupati Jember, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Bupati Pasuruan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Wali Kota Blitar, Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar, Wali Kota Probolinggo, Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.
“Ini merupakan bentuk apresiasi kepada Kabupaten/Kota karena upaya yang luar biasa untuk menjadikan aset tanah di wilayah mereka bisa 100 persen bersertifikat,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri, menyampaikan harapannya agar para pemimpin daerah mampu menjalankan tata kelola yang baik dan benar. Selain itu, pendidikan penanaman budaya anti korupsi dan perbaikan sistem, diperlukan untuk mencegah terjadinya praktek korupsi.
“KPK tidak bisa bergerak sendiri. Saya sangat berharap kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota supaya melaksanakan tugas untuk memastikan setiap tahapan manajemen. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengelolaan anggaran. Harus dipastikan tidak ada intrik-intrik atau praktik-praktik korupsi,” tegasnya.
Ia pun menilai bahwa “Jatim Cettar” memiliki roh demokrasi karena ada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabel. “Kalau nilai ini kita tanamkan dan kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas, maka saya yakin tidak akan ada korupsi dan tidak ada yang bermasalah dengan hukum,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pembacaan penguatan komitmen anti korupsi oleh para pemimpin bangsa yang hadir.
Komitmen tersebut berbunyi:
1. Bersungguh-sungguh memberantas korupsi,
2. Menciptakan generasi anti korupsi, dan
3. Membangun dan mewujudkan Indonesia Maju tanpa korupsi.
Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur DI.Yogyakarta, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, serta Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI, Ujang Purnama. (Jnr/Kta/Red/TJ)
