Pemerintah Batal Beri Diskon Tarif Listrik, Ini Gantinya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui adanya perubahan rencana tersebut. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan waktu yang terbatas.
“Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan,” ujarnya, saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (02/06/2025).
Sebagai gantinya, pemerintah menambah bantuan subsidi upah (BSU). Semula, BSU Rp.150 ribu diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp.3,5 juta selama 2 bulan.
Pemerintah menambah bantuan itu menjadi Rp.300 ribu per bulan. Dengan kata lain, 17,3 juta orang pegawai dan 565 ribu orang guru honorer akan mendapatkan bantuan Rp.600 ribu selama 2 bulan.
“Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp.300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp.600,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Ada empat kebijakan lainnya yang masuk dalam paket stimulus ekonomi pada pemerintahan Presiden Prabowo.
Pertama, diskon tiket kereta, pesawat, dan angkutan laut senilai Rp.0,94 triliun.
Kedua, diskon tarif tol pada Juni-Juli 2025 senilai Rp.0,65 triliun.
Kemudian, program ketiga adalah penebalan bantuan sosial senilai Rp.11,93 triliun. Program lainnya adalah perpanjangan diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).
Total nilai paket tersebut senilai Rp.24,44 triliun, yang sebagian besar atau sekitar Rp.23,59 triliun bersumber dari APBN.
Dengan paket stimulus ini, diharapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global.
Sebelumnya, seperti ditulis TerasJatim.com, pemerintah kembali akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang akan berlaku selama bulan Juni dan Juli 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Diskon ini merupakan bagian dari 6 paket insentif ekonomi yang akan diluncurkan pada 5 Juni mendatang. Pemerintah menargetkan sekitar 79,3 juta rumah tangga pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
“Kayak sebelumnya, ya, tapi kami turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengutip keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (25/05/2025). (Her/Kta/Red/TJ)
