Pegawai RSUD Blambangan Banyuwangi Berkilah, Keluarga Pasien Minta Dikonfrontir

Pegawai RSUD Blambangan Banyuwangi Berkilah, Keluarga Pasien Minta Dikonfrontir

TerasJatim.com, Banyuwangi – Pemberitaan pelayanan jaminan kesehatan oleh RSUD Blambangan, Banyuwangi dengan menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) yang terkesan amburadul, menuai banyak perhatian dari pegiat media sosial.

Seperti yang diberitakan oleh salah satu media, Direktur RSUD Blambangan, dr Taufik Hidayat, Sp.And memanggil sejumlah stafnya untuk mengklarifikasi terkait kabar pelayanan yang membingungkan masyarakat tersebut.

Dalam keterangannya, Asrofik, salah satu pegawai mengatakan, insiden tersebut hanyalah sebatas kesalah pahaman semata. Persoalannya adalah karena salah satu keluarga pasien saat ditanya menjawab pakai jalur umum, namun belakangan meminta menggunakan SPM. Sehingga keluarga pasien harus membayar dana jaminan terlebih dahulu.

“Saat itu awalnya salah satu keluarga pasien kita tanya, minta layanan umum, Namun belakangan pihak keluarga lain meminta untuk dilayani melalui program SPM. Akhirnya pihak rumah sakit menyarankan untuk memberikan dana jaminan selama proses surat SPM diurus.” ungkapnya di hadapan Direktur RSUD Blambangan, Selasa, (17/07).

Mendengar penjelasan itu, Slamet, salah satu keluarga pasien, membantah apa yang dikatakan pegawai RSUD Blambangan tersebut.

“Bohong jika keluarga kami mengatakan minta layanan umum. Itu hanya alibi mereka saja untuk membiaskan persoalan yang sebenarnya. Sebab saat pertama kali pasien masuk UGD, saya sendiri yang menyatakan ke bagian administrasi bahwa akan memakai SPM. Semestinya pihak ruangan bagian opname kan melihat data berkas awal. Ngapain harus tanya-tanya lagi. Dan pengakuan keluarga saya tidak ada petugas yang tanya soal itu,” ungkapnya, Rabu, (18/07).

Slamet menambahkan, pangkal persoalanya adalah soal pernyataan petugas yang simpang siur atas pemberlakukan SPM.

“Mertua saya masuk opname tanggal 10 juli 2018. Karena tidak ada biaya, kemudian saya nyatakan ke bagian administrasi memakai SPM. Namun setelah  SPM jadi pada tanggal 12 juli 2018, kok katanya malah tidak bisa digunakan untuk menanggung biaya tanggal 10 dan 11. Saya tanya ke bagian lain kok jawabanya berbeda,” imbuhnya.

Slamet juga mengaku, pada saat itu sempat terjadi perdebatan di ruangan Tawang Alun Atas antara dirinya dan pegawai rumah sakit.

“Jadi persoalannya sangat jelas. jika memang pihak RSUD Blambangan berkilah, saya akan temui direktur untuk bisa dikonfrontir dengan yang bersangkutan. Sekalian nanti saya bawakan sejumlah bukti-bukti yang ada,” urainya.

Sementara itu, Direktur RSUD Blambangan, dr Taufik Hidayat, Sp.And berjanji akan menindak tegas anak buahnya yang tidak melayani masyarakat dengan baik

Ia juga berjanji, dalam pekan ini pihaknya akan mengundang keluarga pasien untuk diajak berbicara terkait permasalahan ini.

“Insya Allah Jumat nanti kita akan bertemu dengan keluarga pasien. Pokoknya petugas yang bekerja dengan tidak baik dan tidak sesuai tupoksi pasti akan kami tindak,” tandasnya. (Ars/Ns/Kta/Red/TJ)

Baca juga: http://www.terasjatim.com/warga-pertanyakan-pelayanan-jaminan-kesehatan-di-rsud-blambangan/

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim