MUI Bojonegoro Nyatakan Penolakan Aksi People Power
TerasJatim.com, Bojonegoro – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro Jatim KH Jauhari Hasan, melalui wakilnya KH Alamul Huda, menyatakan penolakan atas rencana aksi people power yang akan dilakukan pihak tertentu terkait hasil Pemilu 2019.
Pernyataan itu disampaikan saat pelaksanaan Halaqah Ramadhan 1440 H terkait Penyusunan Program Prioritas MUI Bojonegoro dan Konsolidasi Peran Organisasi di Tahun Politik 2019 yang digelar di Ponpes Al Rosyid Kendal, Dander Bojonegoro pada Selasa (14/05/19) siang.
“Mari kita imbau agar warga Bojonegoro tidak ada yang mengikuti people power. Apabila merasa tidak puas atau mendapati kejanggalan proses Pemilu serentak 2019 biarkan untuk menempuh jalur hukum,” ujar kyai yang akrab disapa Gus Huda kepada para ulama yang hadir.
Di hadapan seluruh yang hadir, Gus Huda juga menyampaikan, kegiatan (people power) itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan situasi kamtibmas yang saat ini kondusif. Selain itu juga bisa berpotensi memecah belah bangsa.
Senada, Kepala Kemenag Bojonegoro H Syamsuri menyatakan, ulama dan umaro mempunyai tanggung jawab besar menentukan arah pembangunan di Indonesia, Maka antara agama dan negara harus beriringan agar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI tetap teguh.
“Peran ulama dalam menentukan arah bangsa ini sangat besar, anak-anak kita harus mendapatkan pemahaman agama yang benar,” tandasnya.
Halaqah yang dihadiri oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Ary Fadli, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Redinal Dewanto, serta tokoh agama dan ulama yang tergabung dalam MUI tingkat Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro itu juga melakukan deklarasi damai.
Poin utama deklarasi damai antara lain, siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bersama bersinergi menjaga Bojonegoro tetap tertib, aman, damai dan sejuk serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi bersikap inkonstitusional semisal people power. (Saiq/Red/TJ)
Inilah isi lengkap deklarasinya :
1. Siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945
2. Bersama bersinergi menjaga kabupaten Bojonegoro tetap tertib, aman, damai dan sejuk.
3. Mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi bersikap inkonstitusional atau people power.
4. Mengajak seluruh komponen masyarakat kabupaten Bojonegoro segera melakukan rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 terutama kepada para Ulama, para Kyai, Tokoh Agaman, para Asatidz dimanapun untuk melakukan upaya upaya rekonsiliasi secapat mungkin untuk mewujudkan situasi yang tertib, aman, damai dan sejuk di kabupaten Bojonegoro sehingga penuh dengan persaudaraan ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah islamiyah
5. Mengajak seluruh umat islam memperbanyak doa, zikir, shalawat agar Kabupaten Bojonegoro mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
