Minim Perhatian, Pokdarwis di Pantai Buyutan Pacitan Berencana Akan Boikot

Minim Perhatian, Pokdarwis di Pantai Buyutan Pacitan Berencana Akan Boikot
(Foto: Bangunan loket masuk kawasan wisata Pantai Buyutan)

TerasJatim.com, Pacitan – Pengelolaan kawasan wisata pantai yang ada di Pacitan Jatim yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora), dinilai masih minim. Sehingga membuat pengelolaan objek wisata pun tidak maksimal.

Kondisi tersebut salah satunya dapat dilihat di Pantai Buyutan yang terletak di Dusun Tumpak Watu, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo. Terlihat, mulai akses masuk menuju ke kawasan wisata tersebut banyak yang rusak, baik berlubang maupun aspal yang terkelupas.

Sementara, kondisi bangunan tempat loket terlihat cukup memprihatinkan, yang hanya berupa bangunan berbahan triplek dengan ukuran sekitar 2×1,5 meter yang berdiri di atas tanah desa.

Selain itu, pembangunan fasilitas penunjang dari instansi terkait seperti MCK, mushala dan sebagainya belum ada. Sehingga, selama ini pengunjung hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di warung setempat.

Meski Disparpora telah menggandeng Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat dalam pengelolaannya, namun tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Sehingga, kawasan wisata tersebut bisa dikatakan serba minim.

“Pos pantau, pos kesehatan, mushala belum ada. Listrik juga belum ada, selama ini hanya narik dari rumah Pak Kades, tapi sampai sini tidak full,” kata Rudiyanto, Ketua Pokdarwis setempat, saat ditemui TerasJatim.com di kawasan wisata Pantai Buyutan, Selasa (25/06/19) sore.

Ia memaparkan, saat ini jumlah petugas yang ada di kawasan wisata tersebut sekitar 15 orang, yang terdiri dai anggota Pokdarwis 11 orang dan petugas dari Disparpora sendiri hanya 4 orang.

“Kalau pembagian tugasnya, untuk loket 4 orang, buka tutup jalan di turunan ke pantainya 4 orang, yang lainnya parkir dan juga ada yang jaga di tengah-tengah tanjakan. Jadi, sementara ini petugas hanya fokus untuk akses saja, belum pengelolaan penuh,” paparnya.

Suasana Pantai Buyutan

Rudi sapaan akrabnya mengungkapkan, terkait minimnya petugas tersebut membuatnya cukup mengelus dada. Hal ini karena belum adanya perhatian dari dinas terkait soal penambahan jumlah petugas. Mengingat, setiap pengunjung punya hak dan kewajiban.

“Pengunjung punya hak dan kewajiban. Kewajibannya sudah membayar, haknya dilindungi keamanannya. Sedangkan keamanan pantai kita nol tidak ada, kemudian pengaturan parkir juga perlu,” ungkapnya.

Pihaknya berencana akan memboikot bersama anggota Pokdarwis lainnya, jika tidak kunjung ada penambahan petugas maupun fasilitas yang memadai. Terlebih, pengunjunh di kawasan wisata tersebut semakin ramai.

“Yang benahi jalan turunan ke pantai ini dari Pokdarwis, dana diambil dari perolehan parkir dan patungan dari pemilik warung di sini. Lha apa Pokdarwis terus yang bangun sedangkan ini punya daerah. Kalau tidak ada kejelasan dan perhatian dari dinas, ya mending boikot saja,” kesalnya.

Minimnya jumlah penjaga kawasan wisata yang sedang eksis tersebut juga menjadi sorotan tersendiri, baik bagi pengunjung maupun oleh pemerhati objek wisata. Salah satunya Edi P. pengunjung asal Wonogiri, Jateng.

“Kalau objek wisatanya jempol memang. Cuma akses dan fasilitas tidak memadai, penjaga pantai juga tidak ada. Khawatirnya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang disalahkan, pengunjungnya atau pengelolanya,” ujarnya, ditemui di tempat berbeda.

Sebagai informasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pantai Buyutan pada libur lebaran dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tercatat, tahun 2018 mulai H+1 hingga H+7 memperoleh Rp29, 7 juta. Sedangkan di tahun 2019 memperoleh Rp33, 6 juta. Sehingga ada peningkatan pendapatan sebesar Rp3,9 juta. (Git/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim