Menko Polhukam: Tuntutan Referendum di Papua Tidak Relevan
TerasJatim.com – Pemerintah saat ini tengah berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
“Pemerintah sekarang ini sedang berusaha sekuat tenaga, tidak membiarkan, tidak mendiamkan. Pemerintah akan hadir dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang tepat sehingga menyelesaikan masalah untuk tidak menimbulkan masalah (baru),” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, kepada wartawan di Komplek Parleman, Senayan, Jakarta, Kamis (29/08/19) kemarin.
Wiranto menyebutkan, beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo juga telah memanggilnya, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Ia pun menyampaikan, bahwa dirinya telah ke datang Papua kemarin, berdialog dengan masyarakat di sana. “Kita bisa dialog dengan baik. Saya bisa menjawab masalah-masalah yang disampaikan masyarakat ke kita, asal kita tidak emosi, asal kita jujur, asal kita tetap berorientasi pada persatuan dan kesatuan kita,” lanjut mantan Panglima ABRI di era orde baru itu.
Karena itu, ia menyayangkan jatuhnya korban akibat demonstrasi yang terjadi. Menurutnya, hal tersebut seharusnya dapat dihindari sehingga tidak ada korban baik dari masyarakat ataupun aparat keamanan.
“Korban dari TNI tiga orang, satu meninggal dunia, dua luka dan sekarang masih kritis, yang satu luka parah dari parang dan panah. Dari pihak kepolisian ada 4 orang yang luka-luka,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, masyarakat satu yang meninggal juga karena terkena panah, terkena senjata dari rakyat sendiri. “Ini tentunya kita sesalkan. Harusnya kita hindari kenapa demonstrasi seperti itu luka sampai jatuh korban. Harusnya demo itu dilaksanakan dengan baik, mengikuti aturan main demonstrasi,” tuturnya.
Terkait permintaan untuk melakukan referendum, Wiranto menilai tuntutan tersebut sudah tidak relevan. Mengacu pada Perjanjian New York tahun 1962, disebutkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. “Jadi saya kira referendum itu sudah tidak perlu didiskusikan lagi,” tegas Wiranto.
Sementara terkait masalah keadilan, Wiranto menjamin bahwa pemerintah sudah sangat bertindak adil. Karena menurutnya, dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar, yakni sekitar Rp.92 triliun.
“Kemudian masalah tuntutan hukum, kita tahu bahwa musibah di Malang, di Surabaya, katanya ada satu upaya paksa terhadap keamanan, kita sudah menyampaikan akan ditindak secara hukum. Apakah aparat keamanan, polisi, TNI yang nyata-nyata melakukan satu kegiatan di luar batas maka akan diberikan tindakan. Jadi sebenarnya kalo bicara masalah hukum, tidak perlu dipermasalahkan,” kata Wiranto.
Dalam kesempatan itu Wiranto meminta masyarakat Papua dan Papua Barat untuk tidak mudah diadu domba atau diprovokasi pihak lain. Dirinya berharap agar masyarakat Indonesia untuk tidak mudah termakan isu-isu yang tidak benar atau hoaks.
“Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, tidak senang negeri kita damai, ada yang tidak senang negeri ini dapat membangun, memakmurkan rakyatnya, banyak (yang tidak senang). Dan itu, menggunakan momen ini untuk nimbrung, untuk mengacau dan bikin tidak damai,” pungkas pensiunan jenderal TNI bintang empat itu. (Her/Kta/Red/TJ)
