Melalui Ekonomi Hijau, Bupati Bojonegoro Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat
TerasJatim.com, Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang gagasan Ekonomi Hijau.
Ekonomi hijau merupakan gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Namun demikian, implementasi ekonomi hijau tentu tidak mudah untuk dilakukan dengan cara serampangan. Diperlukan persiapan regulasi pendukung, serta pemahaman para pelaku ekonomi.
Oleh sebab itu dalam rangka mendapat gambaran desain dan roadmap implementasi ekonomi hijau, maka Pemkab Bojonegoro menyelenggarakan FGD Desain Implementasi Ekonomi Hijau Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (29/03/21).
Dalam FGD tersebut menghadirkan 2 narasumber beekompeten, yakni Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ,Ph.D, selaku Direktur Lingkungan Hidup KemenPPN/Bappenas dan Etjih Tasriah dari Direktorat Neraca Produksi
Badan Pusat Statistik.
Acara yang berlangsung di ruang Productive Lt. 6 Pemkab Bojonegoro tersebut dibuka oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah melalui virtual, dan diikuti Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD, Kepala Cabdin Kehutanan Jatim wilayah Bojonegoro, Kepala BPS Jatim, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, serta ADM Perhutani Bojonegoro dan Padangan.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Mokhamad Anwar Mukhtadlo mengatakan, tujuan FGD ini adalah dalam rangka mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah, dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menyadari akan potensi kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki.
“Efek eksternalitas pembangunan dan industrialisasi yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro saat ini, maka Pemkab Bojonegoro berinisiasi menata perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan trade-off kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan paradigma baru,” kata Mukhtadlo.
Paradigma baru itu, lanjutnya, yaitu “Build Back Better” melalui implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, secara teritorial Kabupaten Bojonegoro 40% adalah wilayah kehutanan. Hal ini tentunya banyak potensi perkebunan dan pertanian.
“Selain 40% wilayah kehutanan, Bojonegoro memiliki produksi minyak Nasional 30%. Berkaitan dengan menuju ekonomi hijau, tentunya Kabupaten bojonegoro dengan 30% migas, kami tidak ingin menjadi suatu rule kesalahan sehingga jauh jauh hari akan menerapkan terhadap apa yang menjadi ekonomi hijau. Karena kamu tidak dapat bergantung pada migas yang tidak dapat terbarukan,” papar Anna.
Menurut Anna, Bojonegoro yang memiliki potensi sumber air dari Bengawan Solo yang berdampingan dengan migas, suatu ketika jika kekurangan air atau hujan terlambat, maka Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut akan disupport sehingga petani dapat tercukupi ketersediaan air secara maksimal. Goalnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat mendorong turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kami berharap gagasan ekonomi hijau dapat memenuhi kebutuhan berkelanjutan dalam membangun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan,” tukas dia.
Bupati Anna meyakini, bahwa FGD ini akan menghasilkan roadmap pembangunan berkelanjutan untuk Bojonegoro. (Iq/Red/TJ-Adv)
