KPU Jatim Sosialisasikan Tahapan Pencalonan Pilkada Serentak 2024
TerasJatim.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mulai mensosialisasikan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 di Surabaya, Selasa (30/07/2024).
Ketentuan tahapan pencalonan tersebut disampaikan oleh KPU Jatim sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2024, tengan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menjelaskan, pendaftaran pasangan calon (Paslon) akan dibuka sejak 27-29 Agustus 2024 nanti. “Selama tiga hari tersebut, partai politik dapat mendaftarkan Paslon yang didukung kepada KPU sesuai tingkatan. Begitupun dengan paslon dari jalur perseorangan,” kata Aang.
Dalam konteks Pilgub, diketahui tidak ada paslon dari jalur perseorangan. Sementara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota di Jatim, paslon perseorangan ditemui di Kota Malang, Bojonegoro, Jember, dan Trenggalek, yang saat ini masih dalam tahapan pemenuhan syarat pencalonan.
Aang melanjutkan, dengan singkatnya waktu pendaftaran tersebut, harapannya paslon tidak mendaftar di waktu akhir. Sebab, jika ditemui berkas yang belum lengkap dapat dipenuhi saat pendaftaran masih berlangsung. “Atau sebelum pendaftaran kiranya sudah ada komunikasi melalui helpdesk untuk antisipasi adanya berbagai permasalahan,” ingkapnya.
Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat banyak isu krusial yang perlu dipahami terkait syarat Calon. Misal disebutkan Aang, soal batas usia calon kepala daerah. Peraturan KPU Nomor: 8 Tahun 2024 sebelumnya diundangkan pada Senin, 1 Juli 2024.
Peraturan itu diteken karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA) No. 23/P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon tidak lagi dihitung pada saat pendaftaran paslon. Tapi ditarik mundur, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. “Tentu hal ini menjadi ukuran bagi KPU saat menerima pencalonan. Sementara waktu pelantikan sampai saat ini belum ditentukan,” jelas dia.
Adapun ketentuan lain yang disosialisasikan terkait penyusunan visi, misi dan program paslon. Sebab, visi misi yang akan disiapkan paslon perlu didukung dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) agar dapat menyesuaikan.
Dengan demikian, dalam kesempatan kali ini KPU Jatim juga menghadirkan narasumber dari Bappeda Jatim, Bakesbangpol Jatim, dan Bawaslu Jatim.
Sementara peserta sosialisasi berasal dari partai politik tingkat Jatim, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Kejaksaan Tinggi Jatim, Biro Pemerintahan dan Otoda Pemprov Jatim, Ketua, anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Sekretaris 38 KPU Kabupaten/Kota se Jatim, serta Bappeda Kabupaten/Kota di Jatim. (Jnr/Kta/Red/TJ)
