Keterbatasan Komputer, 20 SMP di Pacitan Masih Numpang UNBK

Keterbatasan Komputer, 20 SMP di Pacitan Masih Numpang UNBK

TerasJatim.com, Pacitan – Meski tahun ini pelaksanaan ujian nasional bagi SMP di Kabupaten Pacitan sudah seluruhnya menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun masih ada beberapa SMP yang belum bisa melaksanakan (UNBK) secara mandiri.

“Ada sekitar 20 sekolah yang masih numpang,” ujar Wahyono, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, saat ditemui TerasJatim.com di ruang kerjanya, Kamis (14/03/19).

Keterbatasan perangkat komputer ini, dinilai menjadi alasan utama beberapa sekolah harus bergabung dengan sekolah lain. Kendati demikian, untuk mendukung proses kelancaran dalam pelaksanaan UNBK, Pemkab Pacitan melalui Dinas Pendidikan telah menganggarkan untuk pengadaan komputer.

“Jumlah pengadaannya 621 komputer untuk 50 sekolah negeri,” katanya.

Lebih lanjut, Wahyono mengatakan, siswa yang akan mengikuti ujian di tahun ini sekitar 6.000 siswa, sedangkan ketersediaan perangkat komputer yang ada di sekolah baru sekitar 2.000 unit dan ditambah pengadaan tahun ini sebanyak 621 unit.

Jumlah tersebut bisa dikatakan masih sangat kurang, sehingga belum seluruh sekolah bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. “Pengadaan komputer itu masih untuk sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta masih kita usulkan agar mendapatkan bantuan juga,” imbuhnya.

Wahyono menjelaskan, terkait penerimaan perangkat komputer untuk masing-masing sekolah negeri, nantinya tidak akan sama. Hal ini tergantung jumlah siswa yang akan mengikuti ujian dan ketersediaan komputer yang ada di sekolah itu sendiri. “Target kita tahun ini, tiga tahap, tiga sesi bisa dilaksanakan di sekolah,” ucapnya.

Sementara, Daryono, Kepala Dinas Pendidikan Pacitan menambahkan, untuk pengadaan komputer telah disiapkan anggaran Rp1,3 miliar. Namun, jika dianggarkan bagi keseluruhan kebutuhan memerlukan anggaran sekitar Rp6 miliar.

“Dinas Pendidikan, baru mendapat anggaran sekitar Rp2 miliar dari pemerintah daerah bersama 17 paket dari dana alokasi khusus (DAK). Targetnya, Insyaallah tahun 2020 sudah tidak ada sekolah yang menumpang,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Menurut Daryono, pelaksanaan ujian berbasis komputer tersebut cukup efektif dan efisien, meskipun sarana dan prasarana belum sepenuhnya bisa mendukung. “Sangat efektif, karena sudah tidak menggunakan kertas dan kecil kemungkinan terjadi kecurangan,” pungkasnya. (Git/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim