Kementrian PAN-RB: Tahun 2017 Mulai Rasionalisasi PNS
TerasJatim.com, Jakarta – Rencana rasionalisasi terhadap PNS di tanah air kini sudah memasuki tahapan krusial.
Seperti yang dikatakan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, Muhammad Yusuf Ateh, kini pihaknya tengah menyusun pedoman yang menjadi panduan untuk melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS).
“Rencananya 2017 mulai rasionalisasi,” katanya.
Yusuf mengatakan, rasionalisasi itu akan berpedoman pada penilaian manfaat masing-masing pegawai bagi organisasinya. “Setiap pegawai yang tidak ada manfaatnya bagi organisasi itu, sebaiknya jangan ada di situ, karena biasanya suka ganggu teman-temannya yang lain,” ujarnya.
Yusuf menambahkan, pedoman yang tengah disusun kementeriannya itu diantaranya peraturan untuk menyiapkan pengukuran kinerja masing-masing pegawai. “Setiap orang intinya harus punya manfaat bagi organisasi, ini akan dijabarkan nanti, dam sangat teknis sekali,” imbuhnya.
Ia enggan merinci peraturan yang tengah dipersiapkan untuk menjadi pedoman rasionalisasi PNS tersebut. Namun ia mengaku peraturan itu tengah digodok bersama kementeiran/lembaga serta pemerintah daerah, dan sedang dibuat peraturannya untuk mengidentifikasinya.
Yusuf juga enggan menaksir berapa jumlah PNS yang bakal terkena rencana rasionalisasi tersebut. “Tidak bisa dikira-kira,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, berbarengan dengan rencana itu, kementeriannya tengah meminta tiap daerah untuk menyiapkan pengukuran kinerja pegawai. Salah satunya dengan mendorong Perjanjian Kinerja dari pejabat pemerintah daerah berlanjut terus sampai seluruh pegawai.
“Sekarang mengukur kinerjanya saja dulu, nanti jelas yang tidak kompeten, yang tidak berkualifikasi, tidak bisa dibina mau di apain juga, itu selesailah,” kata dia.
Yusuf mengatakan, perjanjian kinerja itu bagian dari pelaksanaan penggunaan anggaran berbasis kinerja. “Anggaran berbasis kinerja, sekarang ini pelaksanaannya. Kita meminta uang pemerintah yang sangat terbatas itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Target untuk menumbuhkan budaya kinerja di pemerintahan. “Ciri dia sudah berbudaya kinerja itu, setiap mau memulai kegiatan apapun, dia langsung berpikir hasilnya, pencapaiannya,” kata Yusuf. (Her/Red/TJ)
