Jumlah Penerima BLT Sedikit, Warga di Lamongan Tuding Pemdes Cari Untung dari Proyek Fisik
TerasJatim.com, Lamongan – Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 yang dialokasikan untuk warga miskin atau kurang mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Lamongan, dipertanyakan sebagian warga. Pasalnya, dari jumlah dana yang dibagikan, dinilai masih terlalu kecil bahkan dianggap tidak tepat sasaran.
Hal itu dikatakan oleh pria berinisial AL, salah satu warga dari Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah, kepada TerasJatim.com, Rabu (17/06/20).
Pria yang enggan ditulis nama lengkapnya itu menjelaskan, di desanya hanya ada 29 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan. Sementara anggaran yang disediakan sebesar 25% dari potongan DD sekitar Rp700 juta. “Desa Mungli menganggarkan sedikit untuk BLT. Karena menurut saya agar dianggap irit oleh pemerintah dan bisa memperbanyak garapan fisik supaya banyak hasilnya (untung _red),” kata AL.
“Ada diantaranya penerima BLT yang saya rasa tidak tepat sasaran. Karena selain ia anak dari seorang perangkat, si penerima itu juga punya mobil. Sedangkan di sekitarnya masih banyak warga yang lebih membutuhkan tapi tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mungli, Sutrisno, membenarkan terkait realisasi bantuan tunai tersebut. Namun ia menjelaskan, jika penerima manfaat yang dimaksud adalah warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja akibat pandemi Covid-19. “Memang ada 1, tapi dia terkena PHK akibat bencana Covid ini,” kata Sutrisno saat dikonfirmasi TerasJatim.com, Rabu (17/06/20).
Sutrisno menambahkan, dari jumlah penerima BLT yang ada, hal itu sudah melalui proses pendataan yang menghasilkan sebanyak 29 KK yang juga merupakan warga yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari program pemerintah. “29 KK ini belum pernah menerima bantuan apapun dari program pemerintah. Sedangkan yang lainnya banyak yang sudah,” jelasnya.
Seperti diketahui, realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk warga miskin atau kurang mampu yang terdampak Covid-19, akan dicairkan selama 3 bulan sekali dalam satu tahun ini.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, Khusnul Yaqin, realisasi bantuan tersebut menyesuaikan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Nomor: 8 Tahun 2020, tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, yang juga diatur terkait batasan maksimal anggaran yang digunakan.
“Kalau desa itu menerima DD kurang dari Rp800 juta, maka potongan maksimal 25%. Dan kalau mendapat Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar, potongan maksimalnya 30%. Sedangkan jika mendapat DD Rp1,2 miliyar ke atas, potongan maksimal 35%,” terangnya.
Khusnul juga menjelaskan, anggaran DD yang masih belum digunakan atau terserap untuk BLT, maka di alokasikan untuk biaya tamggap Covid-19 dengan melakukan upaya penanganan dan pencegahan lainnya, serta dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan desa. (Def/Kta/Red/TJ)
