Jika Reshuffle, Jokowi Diminta Buka Peluang Untuk Anak Muda Profesional
TerasJatim.com, Jakarta – Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi-JK terus berhembus. Presiden Jokowi diminta membuka peluang untuk anak muda dari kalangan profesional.
“Pemerintahan mendatang jika reshuffle jadi dilaksanakan, disarankan untuk lebih banyak memberi ruang bagi anak-anak muda profesional untuk duduk di kabinet,” ujar Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting Dimas Oky Nugroho.
Dimas mengatakan anak-anak muda profesional ini sebenarnya tak mesti harus menjadi menteri. Namun bisa lebih diperbanyak di berbagai sektor teknis pemerintahan.
“Hal ini menunjukkan komitmen sekaligus mengawal semangat Presiden untuk melakukan gebrakan dan kerja nyata untuk perubahan. Bung Karno sendiri menegaskan pentingnya keterlibatan anak muda untuk mewujudkan perubahan,” kata Penggagas Gerakan Anak Muda Punya Usaha (AMPUH) ini.
Menurut Dimas, di banyak negara sudah muncul anak-anak muda yang dipercaya terpilih menjadi perdana menteri seperti di Kanada. Contoh lain di negara-negara Eropa, ada menteri dan duta besar dari kalangan pemuda.
“Apalagi saat ini adalah zaman bangkitnya generasi milenial atau generasi Y. Pemerintah perlu mengoptimalkan energi positif generasi era digital ini untuk pembangunan bangsa. Pemerintah harus secara jeli mampu melibatkan segmen kelompok ini yang nantinya akan menjadi segmen masyarakat dan juga pemilih terbesar dalam pemilu mendatang. Anak muda harus dilibatkan, bukan hanya digunakan, untuk membangun bangsa,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Dimas, kabinet hasil reshuffle mendatang harus lebih serius dalam hal mewujudkan ekonomi kreatif.
Anak-anak muda Indonesia banyak yang berpotensi di bidang ini namun belum melihat kebijakan dan pendampingan yang lebih nyata oleh institusi pemerintah.
“Justru orang-orang di pemerintahan, apakah itu birokrasi atau berlatar belakang parpol, terkait dengan ekonomi kreatif banyak yang tidak memahami bagaimana merealisasikan potensi anak-anak muda Indonesia di bidang ini. Sehingga jarak dan realisasi kebijakan antar mereka dengan pihak pemerintah semakin meluas,” tutupnya. (Red/TJ)
