Inspirasi Politik dari Fenomena Ahok
TerasJatim.com – Jagad perpolitikan nasional beberapa hari terakhir diramaikan dengan keberanian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang secara terbuka mengumumkan dirinya akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta nanti dari jalur non partai alias independen.
Hal ini bukan karena tidak ada partai politik yang mendukungnya. Partai Nasdem sudah mendeklarasikan dukungannnya untuk Ahok maju di Pilgub DKI tanpa syarat. Bisa jadi, tak lama lagi bukan mustahil jika ada partai lainnya yang bakal menyusulnya.
Justru di sinilah serunya drama Ahok saat ini. Kemantapan dan keberanian Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 nanti melalui jalur independen, menjadi catatan tersendiri dan mungkin ini merupakan sejarah baru dalam sistem perpolitikan di Indonesia.
Pilihan Ahok untuk maju sebagai Gubernur DKI periode keduanya bersama para relawan, di saat sejumlah partai politik masih membuka diri untuk mengusungnya, dianggap perlu menjadi kajian kritis bagi siapapun khususnya parpol dan politikus, tentang kiprah dan rekam jejak mereka selama ini.
Banyak yang berasumsi, keberanian dan keputusan Ahok ini salah satunya dipengaruhi karena ketidakpercayaan masyarakat kepada sejumlah elite parpol di negeri ini. Fakta mencatat, hingga kini masih ditemui sejumlah kader parpol yang terjerat berbagai kasus korupsi, baik di tingkat pusat maupun di sejumlah daerah.
Selain itu, besarnya APBD DKI Jakarta yang konon antara 70 hingga 80 T pertahunnya, memunculkan kekhawatiran baru akan dijadikannya sebagai proyek balas budi oleh sejumlah elit parpol pengusung, jika Ahok tampil sebagai pemenang.
Keputusan Ahok maju pada Pilgub DKI lewat jalur independen, bisa jadi hal ini merupakan hal aneh dan di luar kebiasaan sejumlah tokoh dan politikus yang ingin maju dalam pilkada.
Bukan rahasia lagi, saat menjelang Pilkada para tokoh dan politikus selalu sibuk melobi, kulo nuwun ke sejumlah partai politik agar dia didukung sebagai calon gubernur, wali kota maupun bupati. Tak jarang, kabarnya si kandidat disebut harus menyetor ‘mahar’, agar partai politik mau mengusungnya. Parpol beralasan, ‘mahar’ tersebut dipergunakan sebagai ongkos politik dan biaya tetek bengek kebutuhan kampanye dan pemilu lainnya.
Hal ini sudah menjadi ‘adat istiadat dalam perpolitikan kita selama ini. Mereka yang mau maju sebagai calon pemimpin dalam pilkada, hal pertama yang ada dalam pikirannya adalah mencari tunggangan partai.
Nah di sinilah fenomenalnya Ahok. Dia dengan keyakinannya berhasil membalik paradigma lama tersebut.
Hanya sedikit tokoh yang berani lewat jalur non partai. Kalaupun ada, biasanya tokoh tersebut tergolong nekad dan hanya sekedar spekulatif, serta hanya mencari popularitas yang untung-untungan.
“Kelakuan” Ahok memang di luar kebiasaan. Di sejumlah daerah, kepala daerah diasumsikan sangat ‘bermesra-mesra’ dengan DPRD-nya. Namun Ahok justru sebaliknya. Ibarat anjing dan kucing yang tidak pernah akur, itulah mungkin gambaran yang selama ini terlihat publik dalam mengamati hubungan Ahok dan DPRD-nya.
Awal mula fenomena yang tergolong “aneh” ini diawali pada September 2014 lalu, Ahok secara terbuka menyatakan mundur dari Partai Gerindra, yang notabene adalah partai pengusung dirinya bersama Jokowi (PDIP) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Sejak saat itulah dia menjadi pemimpin yang tidak mempunyai ikatan dengan partai politik mana pun.
Saat itu, banyak pengamat yang menilai bahwa langkah Ahok tersebut blunder. Padahal, sebagai Gubernur DKI yang menggantikan Joko Widodo (yang terpilih sebagai presiden), dia perlu sokongan politik dari parpol di DPRD Jakarta agar pemerintahannya dapat berjalan dengan baik.
Namun faktanya, justru dengan segala kontroversinya, Ahok tetap kokoh di kursinya hingga kini.
Ahok memang beda. Ketika dikabarkan sejumlah elit parpol “arep-arep” kedatangannya untuk ngelamar menjadi calonnya, Ahok justru dengan entengnya berani mengumumkan niatannya untuk maju Pilkada lewat jalur non parpol.
Bisa jadi, Ahok bukan sekedar ke-pede-an. Ahok memang memiliki modal yang cukup untuk maju dari jalur independen tersebut.
Selain relawan yang tergabung dalam TemanAhok hingga Senin kemarin (07/03) sudah mengumpulkan 703.640 fotokopi KTP dukungan dari warga Jakarta, Ahok di mata publik dikesankan sebagai pemimpin yang pas untuk mengatur segala kesemrawutan birokrasi Jakarta.
Angka dukungan yang sudah mencapai 703 ribu lebih tersebut, sudah melampaui syarat untuk maju Pilgub DKI dari jalur independen. Sebab berdasarkan peraturan KPUD Jakarta, 532 ribu fotokopi KTP saja sudah dianggap cukup dan memenuhi syarat.
Selain dikenal relatif bersih dan tegas, Ahok juga memiliki ‘modal’ popularitas dan elektabilitas yang cukup mentereng. Hasil survei CSIS yang dipublikasikan pada 25 Januari 2016 lalu, mencatat elektabilitas Ahok yang sudah mencapai 45 persen.
Angka ini masih yang tertinggi jika dibanding elektabilitas nama-nama kandidat lain yang kini gencar mengiklankan dirinya sebagai bakal cagub DKI.
Bisa jadi, fenomena Ahok ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran baru bagi sejumlah elit parpol dan politikus. Mulai sekarang harusnya diakhiri proses penjaringan kader dengan cara-cara ‘instan’ dan ‘bayaran’, yang kemudian dipasang sebagai jago parpol untuk memimpin sebuah daerah.
Saya meyakini, bahwa kini masyarakat sudah lebih cerdas untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki kinerja bagus dan amanah. Sudah saatnya partai kembali menjalankan fungsi pengkaderan uang benar dan bukan transaksional dalam menyiapkan dan menyeleksi calon jagonya yang akan duduk di jabatan politik nantinya.
Biarlah, drama politik yang dimainkan Ahok ini bergulir secara alami. Saya yakin dakam perjalananya nanti, virus kebaikan dalam berpolitik akan terus merembet ke sejumlah daerah, termasuk ke Jawa Timur tercinta.
Terlepas hasil akhirnya nanti, yang pasti fenomena Ahok ini dapat menginspirasi kita semua, bahwa jika ingin dipilih oleh rakyat, maka bekerjalah dengan baik dan tetap amanah.
Salam Kaji Taufan
(dari berbagai sumber)
