Ini, Oleh-Oleh Unras Perangkat Desa dari Ibu Kota
TerasJatim.com, Bojonegoro – Perjuangan yang cukup melelahkan dirasakan puluhan ribu ‘Pangreh Praja’ atau Pamong Desa alias Perangkat Desa (Perades) seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), saat menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI Jakarta, pada Rabu (25/01/2023) kemarin, menyisakan banyak cerita.
Ibarat permen, cerita para punggawa desa ini terbilang manis asin asem. Semacam itu pula situasi yang dirasakan para pelayan rakyat kelas akar rumput tersebut.
Banyak cerita lucu, tegang, konyol dan ada yang aneh-aneh pula. Namun satu yang pasti, mereka kompak dan fokus soal tuntutan sesuai yang telah disepakati bersama.
Nanang (38), salah satu dari 700 lebih Pamong Desa asal Kabupaten Bojonegoro Jatim, menceritakan bagaimana situasi sejak perjalanan awal hingga ke titik kumpul di Purwakarta, kemudian berbaur dengan sekira 45 ribu anggota PPDI se NKRI di depan Gedung DPR RI untuk manyampaikan orasi secara bergantian.
“Walah mas, mirip ‘nano-nano’ rame rasanya Start dari Bojonegoro, titik kumpul 16 bus PPDI Bojonegoro, jam 1 malam di Purwakarta, kemudian rehat mandi sarapan pagi banget. Lalu jam 05 pagi geser menuju Senayan.
Sekira jam 08.30 kita bergabung di depan gedung MPR/DPR bersama teman-teman PPDI dari daerah-daerah lain,” ujarnya melalui pesan WA kepada TerasJatim.com.
Tak lama kemudian, puluhan ribu perangkat desa ini melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Senayan. Massa yang tergabung dalam PPDI ini membentangkan banner dan sejumlah tuntutan. Salah satu poin utamanya, yaitu menolak masa jabatan sama dengan Kades.
“Namanya juga rame rasanya. Di tengah puluhan ribu aksi massa, tampak pula pengunjuk rasa ambil kesempatan ‘ngiras-ngirus’ shopping yang dilakukan para ibu-ibu PPDI. Tapi ini justru menunjukkan aksi PPDI benar-benar kondusif, terkendali dan membumi, namun satu komando. Kompak pol,” sambung dia.
Tak hanya itu saja, lanjut Nanang, demo sambil orasi ini peserta banyak yang ‘klesetan’ di pojok-pojok luar gedung DPR/MPR sembari menunggu beberapa wakil mereka menyuarakan tuntutannya. Beberapa di antara yang klesetan itu bahkan selfi-selfi di depan pagar gedung wakil rakyat tersebut.
“Unjuk rasa terasa begitu damai. Di lokasi aksi puluhan ribu massa ini banyak PKL yang menjajakan makanan, minuman dan pakaian. Hebatnya sejumlah PKL juga menjual atribut PPDI berupa topi, emblem dan lain-lain. Cerdas banget mereka ini menangkap peluang mengais rejeki,” lanjut perades yang juga pemerhati sejarah Bojonegoro bersumber koran Belanda dari literasi Leiden University ini.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, hasil pertemuan antara perwakilan PPDI yang dikoordinir Ketumnya, Bilaludin, dengan perwakilan DPR RI sebagai berikut;
1. Bahwa perwakilan PPDI diterima oleh perwakilan dari fraksi Demokrat, Herrman Khaeron dan Fraksi PKB M Toha dan Ibnu Multazam.
2. Tidak mungkin DPR akan merubah bahwa masa jabatan perangkat desa akan disamakan dengan masa jabatan kepala desa (masa jabatan perangkat desa tetap sesuai regulasi UU desa No 4 tahun 2016, yakni sampai usia 60 tahun).
3. Status perangkat desa akan diperjelas dengan cara diatur dalam UU tersendiri yakni UU tentang Aparataur Pemerintah Desa.
4. Revisi UU tentang Desa akan diprioritaskan masuk dalam perubahan prioritas Prolegnas 2023.
Merasa tuntutannya diakomodir oleh wakil rakyat, massa aksi PPDI se-NKRI sekira pukul 16.30, kemudian berangsur meninggalkan area gedung wakil rakyat dan kembali menuju kampung halaman masing-masing secara bergelombang dan damai nyaris tanpa merepotkan seribuan personel yang bertugas mengamankan jalannya aksi. (Saiq/Red/TJ) –
