Ini Kebijakan Bupati Jombang Terkait Persiapan Idul Fitri 1442 H

Ini Kebijakan Bupati Jombang Terkait Persiapan Idul Fitri 1442 H

TerasJatim.com, Jombang – Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Asisten 3 Hari Oetomo, Kepala Dinas Kominfo, Budi Winarno dan Kabag Prokopim Agus Djauhari, menggelar press conference dalam rangka Persiapan Idul Fitri 1442 H/2021 M, di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (11/05/21) siang.

Disampaikan Bupati Jombang, sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, serta Surat Edaran Mendagri terkait larangan mudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021, wajib untuk dipatuhi. Larangan Mudik 2021 diatur dalam Surat Edaran Nomor: 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Sementara pengetatan perjalanan tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satuan Tugas (SE Satgas) Penanganan Covid-19 13 Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaksanaan penyebaran Covid-19 lebih banyak lagi setelah Idul Fitri, seperti yang terjadi di India. Tsunami Covid-19 di India timbul setelah penyelenggaraan Festival Agama di Sungai Gangga.

“Sebanyak 27 kabupaten/kota di Jatim berada pada zona oranye, salah satunya adalah Kabupaten Jombang. Hingga tanggal 10 Mei 2021 pukul 12.00, total kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Jombang sebanyak 4.740 kasus dengan total kematian sebanyak 515, sembuh 4.188, dirawat 37 orang,” urai Munjidah.

Untuk diketahui, di Kabupaten Jombang terdapat 1 kecamatan yang berada pada zona oranye, yaitu Kecamatan Jombang.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim tanggal 10 Mei 2021 Nomor: 451/10180/012.1/2021, tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 dan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 451/3685/415.10.1.2021, tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di saat masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jombang, bahwa takbir keliling dilarang dan takbiran dapat dilakukan secara terbatas di masjid atau mushola maksimal 10% dari kapasitas masjid dan mushola, dengan menggunakan speaker internal. Dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, seperti tetap memakai masker, menjaga jarak dan kerumunan.

Kemudian pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1442 Hijriyah tahun ini berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut:

“RT dengan zona merah diimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. RT zona oranye dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dengan kapasitas jamaah yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat pelaksanaan sholat Ied. Sedangkan untuk RT dengan zona kuning dan hijau dapat melaksanakan sholat Idul Fitri dengan kapasitas jamaah tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas pelaksanaan Sholat Ied,” jelas Munjidah.

Dengan adanya sistem zonasi PPKM Berbasis Mikro atau zona skala mikro dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka diharapkan kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan mudah melakukan pemetaan, sehingga sholat Ied tidak terpusat.

Khutbah sholat Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan kurun waktu 7 sampai 10 menit, dan mimbar khotbah dilengkapi dengan pembatas transparan antara khotib dan jamaah.

Bupati juga meminta, usai pelaksanaan sholat idul fitri, agar jamaah langsung pulang dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

Bagi pelaksanaan sholat Idul Fitri, perlu adanya panitia pelaksana untuk berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 di tingkat RT dan penerapan kedisiplinan protokol kesehatan.

“Saya perintahkan kepada para camat untuk segera mengumpulkan kepala desa beserta 3 pilar untuk mengecek lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri dan memastikan seperti apa prosedur yang akan dilaksanakan, terutama terkait penerapan protokol kesehatan,” tandasnya.

“Saya mengimbau agar penyaluran zakat mal dan zakat fitrah harus diantarkan langsung kepada yang berhak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas,” tuturnya.

Disampaikan juga terkait kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk ke Jombang sejak tanggal 13 April sampai dengan 10 Mei 2021, ada sebanyak 49 orang.

“Terdapat 1 orang PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjalani isolasi di Puskesmas Cukir,” sebutnya.

Sementara, PMI yang menjalani isolasi mandiri di rumah sebanyak 26 orang dan menjalani isolasi di Puskesmas sebanyak 23 orang, dengan rincian di Puskesmas Megaluh 4 orang, Puskesmas Peterongan 3 orang, Puskesmas Cukir 2 orang, Puskesmas Bareng 2 orang, Puskesmas Kabuh 1 orang, Puskesmas Gudo 2 orang, Puskesmas Blimbing Gudo 1 orang, Puskesmas Plandaan 1 orang, Puskesmas Sumobito 1 orang, Puskesmas Jogoroto 1 orang, Puskesmas Wonosalam 1 orang, Puskesmas Bandarkedungmulyo 1 orang, dan di Puskesmas Mojoagung 2 orang.

“Atas nama pribadi dan Pemkab Jombang kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, jika Pemkab Jombang belum bisa memberikan pelayanan yang optimal. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk membangun kerjasama dalam menyampaikan informasi publik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, legitimated dan berwibawa, demi terwujudnya visi Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing,” pungkasnya. (Abu/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim