Ingat! Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi
TerasJatim.com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada sebuah instansi, bukan berarti bersih dan bebas dari korupsi.
“Jadi gini, kalau WTP itu ya enggak ada urusan dengan korupsi. Artinya dia bukan mengukur korupsi,” tegas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Rabu (10/07/2024).
Menurut Pahala, predikat WTP didapatkan instansi/lembaga jika mereka bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan. Namun, korupsi masih bisa terjadi apabila proses lelang dan spesifikasi barang tersebut tidak sesuai dengan nominalnya.
“Misal, 100 barang ada, nah ada dokumen oke berarti ini wajar 100. Tapi, apakah 100 ini ada suap atau underspek, misalnya? itu bukan diperiksa sama BPK,” ungkap Pahala.
Pahala menambahkan, predikat WTP hanya memastikan angka dalam anggaran tersebut wajar atau tidak. “Tapi wajar itu tidak menunjukkan bahwa ini bersih dan bebas dari korupsi,” imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat WTP dari BPK RI. Jokowi menegaskan, WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan APBN yang baik dan transparan.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” katanya, saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin (08/07/2024) kemarin.
Jokowi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kontribusinya yang signifikan dalam menjaga profesionalisme terkait pemeriksaan keuangan negara. Presiden pun turut menggarisbawahi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah tantangan global. Mulai dari perang dagang dan perubahan iklim yang makin nyata.
Menurut Jokowi, meski pertumbuhan ekonomi global melambat, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dengan inflasi yang tetap terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. (Her/Kta/Red/TJ/KBRN)
