Gaffar Pringgodigdo, Tokoh asal Bojonegoro yang Jabat Sesneg dan Menkum HAM Awal Kemerdekaan
TerasJatim.com, Bojonegoro – Tak banyak yang tahu bahwa sejatinya ada tokoh asal Bojonegoro Jawa Timur, yang pada awal kemerdekaan telah menjabat sebagai Sekretaris Negara dan Menteri Kehakiman atau yang kini diubah namanya menjadi Menteri Hukum dan HAM.
Ya, dia adalah Prof. Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo, kelahiran Bojonegoro pada Tanggal 24 Agustus 1904. Sang tokoh tersebut merupakan kakak kandung dari Duta Besar Abdoel Kareem Pringgodigdo.
Setelah mengenyam pendidilan 2 tahun di Sekolah Rakyat (SR), Gaffar Pringgodigdo melanjutkan pendidikannya di Europeeche Lagore School dari tahun 1911 hingga 1918, lalu melanjutkan lagi di Hogere Burger School.
Setelah lulus pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden Belanda, menempuh pendidikan di Universitas Leiden. Di perguruan tinggi ini, Gaffar Pringgodigdo lulus pada tahun 1927 sebagai sarjana hukum. Di Leiden, ia juga mendapatkan sertifikat Cum Laude dalam ilmu Indologi.
Sekembalinya ke tanah air, Gaffar Pringgodigdo mendapatkan kerja sebagai juru tulis (Ketika kembali ke Indonesia, ia mendapatkan kerja sebagai revredaris (juru tulis; bahasa Belanda). Karir selanjutnya menjadi Wedana Karangkobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga.
Menjelang akhir pendudukan Jepang di Indonesia, Gaffar Pringgodigdo, terlibat menjadi bagian dari Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai sekretarisnya Radjiman Widyoningrat, pemimpin BPUPKI. Dia juga menjadi anggota Panitia Lima, yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila.
Tidak berhenti sampai di situ, setelah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Gaffar Pringgodigdo dipercaya menjadi Sekretaris Negara di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sampai Januari 1950.
Tak hanya itu saja, dari Bulan Juni hingga September 1948 ia juga bertugas sebagai komisaris untuk Sumatra. Tak ayal, ketika agresi militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan December 1948, Gaffar Pringgodigdo ditangkap dan diusir ke Bangka bersama pemimpin Indonesia lainnya.
Sepulang dari pengasingan di Bangka akibat agresi militer Belanda tersebut, ia kembali berkiprah di pemerintahan yang baru merdeka ini. Dari tanggal 21 Januari hingga 6 September 1950, dia dipercaya sebagai Menteri Kehakiman, mewakili Masyumi.
Setelah pensiun dari politik, Gaffar Pringgodigdo menjadi pengajar. Dia mulai mengajar ilmu hukum sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kemudian pindah ke Surabaya, mengajar di Universitas Airlangga (Unair) dan akhirnya menjadi Dekan pertama Fakultas Hukum (FH) Unair.
Satu tahun menjadi Dekan FH Unair, yakni Tahun 1953 hingga 1954, Abdoel Gaffar Pringgodigdo akhirnya menjabat sebagai Presiden Unair terhitung dari November 1954 hingga September 1961.
Karir sebagai pendidik pun terus ditekuninya dengan serius. Selepas dari Unair, ia bertugas sebagai presiden Universitaa Hasanudin (Unhas) di Ujung Pandang, meski hanya singkat.
Setelah dari Unhas Ujung Pandang, ia pun kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya. Beberapa waktu kemudian, tokoh kelahiran telatah Angling Dharma itupun akhirnya mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama koleganya yaitu Kho Siok Hie dan Oey Pek Hong.
Dalam catatan hidupnya, Prof Abdoel Gaffar Pringgodidgo juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Tahun 1971. Suami dari Nawang Hindrati Joyo Adiningrat, yang mendapat julukan sebagai Pendekar Hukum ini wafat pada Tahun 1988. (Saiq/TJ/W.pedia)
