Fraksi Gerindra dan Nasdem DPRD Banyuwangi Tolak Interpelasi Ijen, Ini Alasannya
TerasJatim.com, Banyuwangi – Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi menolak menggunakan hak interpelasi terkait kawasan Ijen. Hal ini karena mereka mengutamakan pembahasan semua permasalahan melalui alat kelengkapan yang ada di dewan, yaitu komisi-komisi.
Menurut Bernat Sipahutar, Ketua Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, terkait peristiwa penandatangan kesepakatan batas wilayah Kabupaten Banyuwangi-Bondowoso oleh Bupati Banyuwangi secara kelembagaan itu, sampai saat ini belum ada pembahasan.
“Kita jangan terlalu menggebu-gebu dalam melaksanakan interpelasi. Yang penting sesuai yang tadi saya sampaikan, bahwa kami menolak dengan alasan agar dibahas dulu sampai dimana dan seperti apa, serta supaya tidak membias liar. Yang punya kewenangan di lembaga dewan adalah Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum,” jelasnya.
Sementara, H Naufal Badri, Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera (Gaza) DPRD Banyuwangi menuturkan, penandatangan berita acara kesepakatan sudah dicabut Bupati Banyuwangi.
“Jadi Bu Ipuk (bupati) pada saat itu juga menolak atau membatalkan tanda tangan yang telah dilakukan, yang intinya tidak setuju dengan apa yang tertera dalam surat. Oleh karena itu kami melihat tidak akan terjadi apa-apa,” tegas Naufal.
Bahkan, lamjut dia, awal penandatanganan kesepakatan tersebut kejadiannya pada tahun 2019 antara Wakil Bupati Banyuwangi dan Wakil Bupati Bondowoso. Sehingga ditindaklanjuti serta ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
“Namun, setelah mengetahui isi suratnya, Bupati Ipuk menolak, sebab sudah berubah karena sudah penerangannya begitu kalau ada pembatalan,” sebutnya.
”Sehingga kami tidak mempermasalahkan secara signifikan. Yang jelas kalau memang itu dimasukkan pada lembaga dewan, kita mempunyai alat kelengkapan untuk urusan hukum dan pemerintahan yang merupakan tugas dari Komisi I,” imbuh pria yang juag ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi itu. (Nng/Red/TJ/Adv)
