DRPD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Usulan Raperda RPJMD dan Pengarus Utamaan Gender

DRPD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Usulan Raperda RPJMD dan Pengarus Utamaan Gender

TerasJatim.com, Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo Jatim, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian usulan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Raperda Pengarusutamaan Gender, Selasa (22/06/21).

Bertempat di aula DPRD lantai II, rapat ini paripurna dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD sejumlah 40 orang, Wakil Bupati Hj. Lisdarita, jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo dan segenap tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Lisdarta menyampaikan, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana amanat Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2015 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Bupati yang memuat tujuan sasaran strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif dengan jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Sedangkan mengenai raperda tentang pengarusutamaan gender, pengarusutamaan gender merupakan strategi dalam pembangunan yang mulai dari proses perencanaan penganggaran pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan pengarusutamaan gender ditunjukkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Pengaruh persamaan gender dalam pembangunan daerah diperlukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan peningkatan perempuan dan menciptakan kondisi keluarga yang semakin berkualitas dengan pembagian peran yang setara antara laki- laki dan perempuan.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd mengatakan, bahwa masih ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi terkait raperda RPJMD.

Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mendesak Pemkab untuk membenahi sejumlah catatatan, dimana dalam lampiran dokumen usulan Raperda RPJMD, Pemkab belum melampirkan hasil evaluasi dari Biro Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Provinsi Jatim.

Pihaknya juga menemukan sejumlah poin kesepakatan hasil pansus Rencana Awal (Ranwal) RPJMD belum dimasukkan dan terpenggal.

“Mudah-mudahan ini kesalahan ketik dan tidak ada unsur kesengajaan, kalau pun ada nanti mekanismenya ada di Pansus,” ujar Ketua DPRD Ponorogo Sunarto.

Sunarto pun mendesak, Pemkab Ponorogo segera membenahi hal ini sebelum masuk di meja Pansus. Hal ini diklaim penting, karena Perda RPJMD nantinya diharapkan sejalan dengan visi-misi Bupati Sugiri Sancoko dan Lisdyarita, serta mengacu berdasarkan kesepakatan hasil Pansus Ranwal RMPJD April lalu.

“Raperda RPJMD ini diharapkan sesuai visi-misi bupati terpilih, dan juga hasil Ranwal RPJMD,” pungkas Sunarto. (Any/Red/TJ/Adv)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim